Menteri PUPR Buat Kriteria Daerah yang Pas Jadi Ibu Kota Baru

CNN Indonesia | Jumat, 10/05/2019 10:31 WIB
Menteri PUPR Buat Kriteria Daerah yang Pas Jadi Ibu Kota Baru Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk membuat kriteria mengenai tempat yang pas untuk dijadikan ibu kota baru pengganti Jakarta.

Perintah tersebut diberikan Jokowi sejak satu setengah tahun lalu. Ia mengatakan sudah mulai menjalankan perintah Jokowi tersebut.

Pihaknya mulai membuat kriteria tempat yang cocok untuk dijadikan ibu kota baru. Kriteria pertama yang dijadikan patokan bagi daerah yang akan dijadikan ibu kota baru adalah soal kesiapan infrastruktur. Kementerian PUPR mulai melihat kesiapan daerah yang dilirik pemerintah untuk dijadikan ibu kota baru. 


"Kesediaan infrastruktur diperlukan supaya nantinya pemindahan ibu kota tidak mulai dari nol. Karena kalau mulai dari nol akan lebih mahal dan rumit untuk menyediakan infrastrukturnya," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (9/5). 


Kriteria kedua, soal ketersediaan energi dan air. Menurut Basuki, daerah yang akan dijadikan ibu kota baru nantinya harus memiliki ketersediaan pasokan air dan energi.  
Pasokan tersebut, cukup penting. Kriteria ketiga, kondisi sosial. 

Basuki mengatakan kondisi sosial dijadikan kriteria agar nantinya ibu kota baru dan kehidupannya bisa berjalan harmonis. "Kondisi sosial ini salah satunya bagaimana penduduk setempat menerima pendatang, itu harus dipelajari culture-nya, budaya," katanya. 

Keempat terkait kesediaan tempat untuk membangun Istana Negara atau Istana Kepresidenan. Ibu kota baru nantinya harus memenuhi banyak syarat dan kriteria. 

[Gambas:Video CNN]

Salah satunya berkaitan dengan sisi kebencanaan. Daerah yang dijadikan ibu kota nantinya harus dipastikan minim bencana. Nah, untuk kriteria ini, ia sempat mengatakan wilayah Sulawesi Barat kemungkinan tidak cocok.

Pasalnya, wilayah tersebut berada di daerah rawan bencana. "Selain itu, daerah tersebut juga harus memiliki keterjangkauan yang baik, misal kita negara maritim, apakah nanti harus ada juga dekat dengan akses ke laut, itu harus dihitung," terang dia. 

Basuki mengatakan untuk melihat kriteria yang sudah disusun Kementerian PUPR tersebut, Presiden Jokowi beberapa waktu lalu sudah mengunjungi beberapa daerah yang dilirik pemerintah untuk dijadikan ibu kota baru. 

Kunjungan pertama dilakukan ke Bukit Soeharto yang berlokasi di Kawasan Taman Hutan Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Selain itu, Jokowi juga mengunjungi Bukit Nyuling yang berada di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.


Dalam kunjungan tersebut Jokowi mengatakan ada beberapa daerah yang secara infrastruktur sudah siap menjadi ibu kota baru. Salah satunya Bukit Soeharto.

Daerah tersebut memiliki sejumlah keunggulan berkaitan dengan infrastrukturnya. Infrastruktur daerah tersebut sudah lengkap sehingga nantinya bisa menghemat biaya pembangunan ibu kota baru.

Kelengkapan tersebut, kata Jokowi, dapat menghemat biaya pembangunan apabila di nantinya daerah itu ditetapkan sebagai ibu kota baru.

Basuki mengatakan tinjauan presiden ke daerah yang akan dijadikan ibu kota baru tersebut kemungkinan besar masih akan berlanjut lagi. Daerah yang ditinjau tersebut antara lain Kalimantan Selatan dan Mamuju Sulawesi Barat.


"Supaya fair," katanya.

Setelah kunjungan tersebut, Basuki mengatakan tim dari Kementerian PUPR dan Bappenas akan bertemu dan terjun ke lapangan untuk melihat kembali daerah yang akan dijadikan ibu kota dan melihatnya secara detail.

"Setelah itu, kembali ke presiden ya kemudian diputuskan," katanya.Tapi kata Basuki, Jokowi tidak memberikan batas waktu kapan pemindahan ibu kota baru akan diputuskan. (agt/agt)