Daripada desain ditentukan setelah pembukaan lahan, ia menilai akan lebih baik desain ibu kota dilakukan sejak dini. Sehingga, target pemindahan ibu kota tetap bisa dilakukan sesuai target, yakni 2024 mendatang.
"Jadi, ketika nanti izinnya sudah keluar dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), kami bisa lebih aktif lagi 2020 mendatang. Untuk itu, kami sudah mengumpulkan arsitek untuk mendesain bentuk ibu kota baru nanti," ujarnya, Selasa (14/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian, desain itu disesuaikan dengan perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), apakah ibu kota baru berbentuk kota hijau (green city), kota pintar (smart city), atau kota ringkas (compact city).
Ketika desain rampung, artinya pemerintah sudah bisa melakukan pembangunan selepas lahan benar-benar dibebaskan. Namun, ia menekankan bahwa pembangunan fisik belum akan dimulai 2020 mendatang.
Adapun, infrastruktur pertama yang akan dibangun pemerintah adalah jalan raya dan saluran air, agar tata kotanya sudah bisa terbaca dengan baik oleh investor. Sebab, ada kemungkinan pembangunan fisik tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
[Gambas:Video CNN]
"Ibu kota ini adalah kota baru, sehingga juga dibutuhkan jalan menuju ke kota-kota yang sudah ada (existing)," jelas Basuki.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro memperkirakan pembangunan ibu kota baru akan memakan waktu sekitar 5-10 tahun dengan anggaran US$23 miliar hingga US$33 miliar. Estimasi tercepat, kondisi fisik kawasan ibu kota akan rampung dalam waktu lima tahun.
Rinciannya, pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur dasar dilakukan pada 2020-2021 nanti. Kemudian, pembangunan fisik kawasan pemerintahan, seperti fasilitas utama dan penunjang dilakukan pada 2022-2024 mendatang.
Namun, apabila pembangunan ibu kota baru terpaksa 'ngaret', maka diharapkan pembangunannya tidak sampai melebihi 10 tahun.