Beras Bantuan dari Bulog Ditargetkan Naik Jadi 70 Persen

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menargetkan penyaluran beras Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) meningkat hingga 70 persen, dari posisi saat ini yang masih 47 persen terhadap total kebutuhan beras Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kertasasmita mengatakan Perum Bulog baru memasok 47 persen beras kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sedangkan, mayoritas sebanyak 53 persen kebutuhan beras bagi KPM dipasok oleh pedagang swasta. Namun, ia tidak mengantongi data besaran penyaluran beras oleh Perum Bulog secara rinci.

"Kami harapkan dalam waktu dekat mereka (KPM) bisa membeli 70 persen beras yang ada di e-warung yang disuplai Perum Bulog," katanya, Senin (27/5).

Ia bilang pemerintah akan menerapkan beberapa strategi agar Perum Bulog bisa meningkatkan penyaluran beras kepada KPM, termasuk menyiapkan payung hukum. Lewat upaya ini, Perum Bulog diharapkan bisa memaksimalkan penyaluran beras sehingga tidak terjadi penumpukan pasokan beras dalam gudang Perum Bulog.

Lihat juga: Bulog Klaim Pasokan Beras Tersedia 2,1 Juta Ton Saat Lebaran

"Ada beberapa opsi misalnya kami tunjuk Perum Bulog menjadi supply manager," imbuhnya.

Sebelumnya, Perum Bulog menyalurkan beras untuk program sosial beras sejahtera (rastra). Akan tetapi, pemerintah telah mengganti program rastra menjadi BPNT sejak 2017.

Lewat program ini, pemerintah memberikan uang tunai sebesar Rp110 ribu per bulan kepada KPM untuk membeli beras dan telur. Program ini berbeda dengan program rastra yang memberikan bantuan dalam bentuk beras.

Mensos menuturkan jumlah KPM saat ini mencapai sebesar 9,7 juta keluarga. Jumlah itu mewakili 62,17 persen dari target KPM yang ditetapkan pemerintah tahun ini sebanyak 15,6 juta keluarga.

Lihat juga: Permintaan Sembako Diklaim Naik 20 Persen saat Ramadan

Pemerintah menargetkan tambahan KPM sebesar 2,7 juta keluarga pada Juni mendatang. Dengan demikian, jumlah KPM yang mendapatkan BPNT menjadi mencapai 12,4 juta keluarga pada Juni 2019. KPM tersebut tersebar di 219 kabupaten dan kota.

"Tambahan Juni ada 93 kabupaten kota, jadi 219 tambah 93 sekitar 312 kabupaten kota," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN] (ulf/lav)