Jokowi Minta Masukan Pelaku UMKM untuk Susun Kebijakan

CNN Indonesia | Selasa, 18/06/2019 20:22 WIB
Jokowi Minta Masukan Pelaku UMKM untuk Susun Kebijakan Ilustrasi UMKM. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang perwakilan UMKM dari Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (Hipmikindo), Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumandiri), serta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Hipmikimdo) ke Istana, Selasa (18/6) ini.

Undangan disampaikan karena pemerintah ingin meminta masukan sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) untuk menyusun kebijakan yang berkaitan usaha tersebut.  Pemerintah memandang saat ini UMKM memiliki peran penting bagi ekonomi dalam negeri.

Maklum, berdasarkan data Jokowi, saat ini jumlah UMKM di Indonesia ada sekitar 62,9 juta UMKM.


"Saya ingin agar sore hari ini mendapatkan masukan-masukan dalam rangka mendesain kebijakan utamanya yang berkaitan dengan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah," kata Jokowi kepada pelaku UMKM, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (18/6).


Jokowi mengatakan desain kebijakan yang baik diperlukan agar masyarakat memiliki kesempatan luas dalam mengembangkan UMKM. Peluang tersebut harus diberikan baik usaha jasa, usaha perdagangan atau industri kecil, dan industri menengah.

"Dan saya sendiri mengalaminya (merintis usaha) mulai dari, betu-betul mulai dari nol," ujarnya.

Ia juga meminta masukan kepada pelaku UMKM terkait dengan fasilitas-fasilitas pendukung yang diberikan oleh pemerintah. Namun, Jokowi mengingatkan fasilitas bantuan yang terlalu banyak terkadang bisa melemahkan entrepreneurship.

[Gambas:Video CNN]

"Fasilitas perlu tapi juga jangan sampai melemahkan karakter entrepreneurship yang kita miliki," tuturnya.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu meminta agar masukan yang disampaikan para pelaku UMKM ini konkret dan bisa menetaskan kebijakan. Menurutnya, tak perlu masukan yang terlalu banyak agar bisa segera dieksekusi oleh pemerintah.

"Jadi kalau usulannya terlalu banyak. Nanti kami malah lupa," ujarnya.

(fra/agt)