ANALISIS

Agar Dilirik, Pemerintah Masih Perlu Poles Bandara Kertajati

Yuli Yanna Fauzie, CNN Indonesia | Selasa, 02/07/2019 11:18 WIB
Agar Dilirik, Pemerintah Masih Perlu Poles Bandara Kertajati Ilustrasi Bandara Kertajati. CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Bandara Internasional Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, menerbangkan 3.782 orang penumpang pada hari pertama operasionalnya sejak kepindahannya dari Bandara Internasional Husein Sastranegara di Bandung. Angka itu setara dengan 10 persen dari total penumpang Bandara Kertajati sejak resmi beroperasi perdana pada 24 Mei lalu, yakni 35 ribu penumpang.

Iya, Bandara Kertajati sepertinya memang harus mengucapkan selamat tinggal kepada hari-harinya yang sepi. Sebab, 56 penerbangan domestik dari Bandung sudah dialihkan ke Kertajati per 1 Juli 2019. Artinya, Bandara Kertajati akan menjadi pusat penerbangan terbesar di Jawa Barat.

Pengamat Penerbangan dari Jaringan Penerbangan Indonesia (Japri) Gerry Soejatman menggambarkan hal itu sebagai masa depan Bandara Kertajati. "Bandara Husein (Bandung) sudah benar-benar terbatas. Ini bukan hal yang impossible (tidak mungkin), hanya masih ada kerja keras yang perlu dilakukan," ujarnya, Senin (1/7).

Kerja keras yang dimaksudnya, yaitu percepatan pembangunan jalan tol dan moda transportasi pendukung, terutama jenis kereta, dari dan menuju Bandara Kertajati.

Agar Dilirik, Pemerintah Masih Perlu Poles Bandara KertajatiInfografis cara dan biaya menuju Bandara Kertajati dari kota sekitar. (CNN Indonesia/Timothy Loen).

Sebab, letak Kertajati dari sejumlah kota besar di Jawa Barat, cukup berjauhan. Dari Bandung, waktu tempuhnya bisa mencapai 2,5 jam-3 jam untuk satu kali perjalanan.

Karena waktu tempuh yang cukup panjang itu, Gerry menilai akses menuju bandara harus dipastikan tersedia, cepat, dan mudah. Sehingga, penumpang dari kota-kota sekitarnya merasa lebih terjamin.

Sembari menunggu pembangunan jalan tol dan kereta rampung, pemerintah daerah bisa menyalurkan subsidi dan layanan angkutan penumpang. "Hitung-hitung kompensasi atas sejumlah fasilitas pendukung yang seharusnya sudah ada. Bahkan, tidak ada salahnya subsidi, seperti bus Damri, diperpanjang untuk sementara waktu," imbuh Gerry.

Kerja keras lain yang dibutuhkan, yakni getol merayu para pengembang untuk ikut serta membangun kawasan dekat bandara. Minimal, perumahan untuk tempat tinggal pekerja di bandara.


Kemudian, membangun hotel, pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan fasilitas pendukung lainnya di sekitar bandara. "Nanti kalau pesawat delay (tertunda), penumpang bisa tidur dimana? Kalau tiba-tiba ada yang sakit harus dilarikan kemana? Itu perlu dipikirkan. Jadi ada daya tarik bagi masyarakat," jelasnya.

Lalu, membangun akses cepat dan mudah ke kota-kota sekitar, seperti Subang, Cirebon, Indramayu, Garut, Tasikmalaya, dan sebagainya. Dampak lebih luasnya, bukan cuma penerbangan di Kertajati, tetapi juga berimbas pada moda transportasi penghubung.

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal mengatakan ada harapan membuat Bandara Kertajati sukses. Meski, ia menduga ada sejumlah hal yang luput dilakukan.

Misalnya, dari pembangunan yang tidak dilakukan dengan studi kelayakan (feasibility study) yang matang. Menurutnya, hal ini tercermin dari tidak ada analisis kebutuhan (demand analysis) pada studi kelayakan.


Buktinya, masyarakat sempat enggan ke Kertajati, meski sudah dijanjikan sejumlah akses. "Janjinya sudah ada, tapi belum jadi, makanya masyarakat meragu," ujarnya.

Kemudian, ia menduga ada komunikasi yang kurang lancar antara pemerintah pusat dan daerah. "Mungkin saja keputusan pembatasan impor dari Jokowi akhir-akhir ini memberi pengaruh pada pembangunan berdasarkan studi kelayakan itu, sehingga bangunnya kurang cepat," tuturnya.

Di sisi lain, ada pengaruh dari kepentingan politik dan citra pemerintahan saat ini. Walhasil, pemerintah pusat terlihat ingin cepat-cepat memindahkan penerbangan ke Kertajati agar ramai, meski fasilitas masih ada yang belum dibangun.

"Mungkin terpikir kalau tidak segera diintervensi, takut jadi Hambalang (proyek mangrak) kedua atau akan jadi 'monumen' saja," jelasnya.


Kendati begitu, Fithra melihat pemerintah masih bisa memoles masa depan bandara tersebut. Misalnya, dengan memberikan insentif bagi sejumlah pihak yang mau berpartisipasi dalam pembangunan kawasan Kertajati, seperti keringanan pajak bagi pengembang perumahan, pusat perbelanjaan, dan fasilitas lain.

"Atau misalnya proyek-proyek itu perlu akses, maka bisa diberi pembebasan akses tol bagi truk-truk proyek, misalnya yang lewat Tol Trans Jawa," katanya.

Sementara syarat lain, yaitu mempercepat pembangunan jalan tol, kereta reguler, hingga kereta cepat ke bandara yang dibangun dengan luas 837 hektare tersebut. "Bila semua komponen bisa cepat dibangun, bandara ini bukan hanya bisa melayani penumpang, tapi juga menggali potensi ekonomi lokal dan nasional," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]


(bir)