Lapindo, Antara Gempa Yogyakarta dan Salah 'Ngebor'

frd, CNN Indonesia | Kamis, 11/07/2019 13:24 WIB
Lapindo, Antara Gempa Yogyakarta dan Salah 'Ngebor' Lumpur Lapindo. (ANTARA FOTO/Zabur Karuru)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sedih, begitulah raut muka Abdul Fattah, pengasuh Pondok Pesantren Atthdzib di Desa Kedungbendo, Tanggulangin. Maklum, sejak Mei 2006 lalu, semburan lumpur panas yang kemudian ramai dikenal dengan Lumpur Lapindo mengalir tanpa henti di wilayahnya.

Semburan tersebut berasal dari Sumur Banjarpanji 1, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur yang dibor oleh Lapindo Brantas Inc. Lapindo Brantas Inc merupakan perusahaan yang 100 persen sahamnya dimiliki oleh PT Energi Mega Persada melalui anak usahanya PT Kalila Energy Ltd dan Pan Asia Enterprise. Perusahaan tersebut berada di bawah naungan Kelompok Usaha Bakrie.

Ia bercerita semburan Lumpur Lapindo pertama kali terjadi pada Mei 2006. Semburan awalnya terjadi di Desa Renokenongo, Porong, Sidoarjo.


Dalam hitungan beberapa pekan, semburan menenggelamkan komplek pesantren seluas 2000 meter persegi yang dikelolanya sejak 1995 tanpa meninggalkan bekas. Akibat kejadian tersebut, ia harus memulangkan santrinya ke kampung halamannya masing-masing.
"Aktivitas pesantren pun lumpuh total karena harus berpindah ke pengungsian," katanya kepada CNNIndonesia.com pekan ini.

Tak hanya Fattah, kesedihan juga dialami oleh masyarakat lain. Pasalnya, semburan lumpur tidak hanya menggenangi Desa Kedungbendo, Tanggulangin.

Data Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sampai dengan 2015 atau sembilan tahun paska semburan pertama terjadi, Lumpur Lapindo sudah menenggelamkan 16 desa di tiga kecamatan Sidoarjo. Lumpur sudah merusakkan 21. 260 unit rumah rusak dan membuat 38.149 jiwa mengungsi.

Selain itu, banjir juga telah menghancurkan sejumlah perusahaan dan industri. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu pernah mengatakan ada 30 unit usaha dalam peta area terdampak yang hancur akibat genangan Lumpur Lapindo.

[Gambas:Video CNN]

Berdasarkan perkiraan luas tanah dari 30 unit usaha tersebut per Maret 2007 mencapai 475.516 meter persegi. Total nilai jual beli tanah tersebut diperkirakan mencapai Rp542,75 miliar.

Sementara itu untuk bangunan, diperkirakan luasnya mencapai 66.222 meter persegi dengan nilai jual Rp158,92 miliar.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas pernah memperkirakan genangan Lumpur Lapindo sudah mengakibatkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Proyeksi mereka, bencana tersebut telah mengakibatkan kerugian ekonomi sampai dengan Rp27,5 triliun. Kerugian belum memperhitungkan dampak yang lain.

Kerugian tersebut berbentuk langsung sebesar Rp7,3 triliun, tak langsung Rp16,5 triliun dan biaya relokasi infrastruktur sebesar Rp3,7 triliun. Negara juga sudah menggelontorkan anggaran sekitar Rp11 triliun untuk menangani bencana tersebut.

Anggaran digelontorkan oleh pemerintah kepada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) selama periode 2006-2018. Selain oleh negara, biaya besar juga sudah dikeluarkan oleh Lapindo Brantas, perusahaan yang dinilai bertanggung jawab atas semburan lumpur tersebut.

Melalui laporan bertajuk Dampak Sosial Gunung Berapi Lumpur Lapindo yang terakhir diperbarui April 2014, mereka mengklaim sudah menggelontorkan Rp8,5 triliun untuk penanggulangan bencana tersebut.

Dana dikeluarkan untuk bantuan Sosial Rp866 miliar, penanggulangan semburan dan aliran lumpur Rp3,32 triliun, penggantian tanah dan bangunan Rp3,8 triliun, bantuan untuk usaha Rp49,6 miliar, dan bantuan operasional Rp524,8 miliar

Meskipun menimbulkan dampak dan kerugian ekonomi yang cukup besar, sampai saat ini faktor yang memicu terjadinya semburan Lumpur Lapindo tersebut masih diperdebatkan.
Lapindo Brantas Melalui laporan bertajuk Dampak Sosial Gunung Berapi Lumpur Lapindo berkeras bahwa bencana Lumpur Lapindo tidak dipicu oleh aktivitas pengeboran yang mereka lakukan. Bencana tersebut klaim mereka terjadi karena aktivitas bumi yang dipicu oleh gempa di Yogyakarta dua hari sebelumnya.

"Selama lima tahun terakhir, komunitas ilmiah global telah memperdebatkan sejumlah hipotesa mengenai penyebab semburan lumpur tersebut, tapi tidak pernah mencapai kesimpulan bulat," kata mereka dalam laporan tersebut.

Sementara itu, hasil pemungutan suara dari ahli geologi minyak bumi internasional seluruh dunia, termasuk ahli geologi Universitas Surham Profesor Richard Davies dalam sebuah konferensi internasional yang diselenggarakan di Cape Town, Afrika Selatan pada 2008 lalu sebagian besar menyimpulkan bahwa Lumpur Lapindo disebabkan oleh aktivitas pengeboran minyak yang dilakukan di dekat pusat semburan.

Pendapat senada juga disampaikan oleh Manajer Kampanye Perkotaan, Tambang, dan Energi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Dwi Sawung. Menurutnya, bencana Lumpur Lapindo memang diakibatkan oleh aktivitas pengeboran yang dilakukan Lapindo Brantas.

Ia mengatakan kesimpulan yang diambil; semburan Lumpur Lapindo terjadi akibat aktivitas bumi yang terjadi akibat gempa Yogyakarta yang terjadi dua hari sebelum lumpur menyembur terlalu jauh dan tak masuk akal.
Atas masalah itu, Walhi sempat mengajukan gugatan perdata terhadap Lapindo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam gugatan tersebut mereka meminta pengadilan memerintahkan Lapindo Brantas bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada masyarakat dan kerusakan lingkungan senilai Rp33 triliun yang diakibatkan oleh bencana tersebut.

Mereka juga meminta pengadilan memerintahkan Lapindo Brantas bertanggung jawab menutup semburan lumpur dan menanggung biaya yang diperlukan untuk menutup semburan.
(agt)