Ekonomi Bisnis

Ganjil Genap Seharian, Kemenhub Sebut Logistik Butuh Insentif

CNN Indonesia
Jumat, 19 Jul 2019 13:07 WIB
Ganjil Genap Seharian, Kemenhub Sebut Logistik Butuh Insentif
Ilustrasi. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menuturkan asosiasi logistik membutuhkan kompensasi terkait wacana pemberlakuan kembali ganjil genap di Jakarta seharian. Kebijakan itu serupa pada saat penyelenggaraan Asian Games 2018 lalu. 

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setyadi mengatakan kompensasi bertujuan untuk menjaga arus pergerakan barang. Pasalnya kalau kebijakan ganjil genap diberlakukan seharian, dan pada hari-hari kerja.

Ia berharap kompensasi nantinya tidak menghambat aktivitas logistik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Salah satunya mereka meminta kepada kami, pada Pak Menteri Perhubungan, untuk ada semacam reward yang diberikan kepada mereka," katanya, Kamis (18/7).

Lihat juga:
Sri Mulyani Minta Kemenhub dan Kementerian PUPR Kebut Belanja

Ia mengaku pihaknya saat ini tengah melakukan kajian, khususnya pada beberapa daerah industri terkait wacana pemberlakuan ganjil genap seharian. Sebab, lanjutnya, beberapa kawasan industri masih menggunakan jalan tol untuk koneksi antar kawasan.

Dengan adanya wacana itu, dibutuhkan solusi agar angkutan barang tetap berjalan lancar. Survei itu juga menindaklanjuti permintaan asosiasi logistik.

"Ini sekarang lagi kami survei, untuk kami mengusulkan pada Kementerian PUPR ada jalur khusus yang memang hanya dilalui oleh kendaraan logistik," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan Bambang Prihartono meminta Gubernur DKI Anies Baswedan untuk mengkaji kembali penerapan ganjil genap sepanjang hari.

[Gambas:Video CNN]

Setidaknya, ada dua alasan yang melatarbelakangi usulan ini. Pertama, meningkatnya kemacetan di ibu kota.

Kedua, polusi udara DKI Jakarta yang kian parah.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta sendiri sudah menerima usulan tersebut. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan tengah mengkaji usulan ini dari sejumlah aspek, salah satunya sisi ekonomi.

Lihat juga:
Pemerintah Waspadai Kemarau Panjang Terhadap Inflasi
(ulf/agt)