Pemerintah Uji Skema Transportasi Massal di 6 Kota Pada 2020
CNN Indonesia
Jumat, 05 Jul 2019 18:59 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perhubungan mengatakan akan melakukan uji coba skema transportasi massal baru berbasis bus pada 2020 mendatang. Skema yang disebut buy the service tersebut akan diujicobakan di Medan, Palembang, Solo, Denpasar, Surabaya, dan Yogyakarta.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan tadinya uji coba hanya dilakukan di lima kota, yakni Medan, Palembang, Solo, Denpasar, dan Sorong. Namun, menjelang uji coba Pemerintah Daerah Sorong mengaku belum siap, sehingga uji coba dialihkan ke Surabaya dan Solo.
"Kota-kota besar ini memang sudah kami rencanakan sejak awal. Jika uji coba ini berhasil, kami tinggal jual konsep buy the service ini ke pemerintah daerah lainnya," kata Budi, Jumat (5/7).
Memang diakuinya, sebelumnya pemerintah juga mempersiapkan skema transportasi berbasis bus yang disebut Bus Raya Terpadu (BRT). Hanya saja, skema buy the service memiliki banyak perbedaan dengan BRT.
Di dalam skema buy the service, penyediaan bus nantinya murni dilakukan oleh swasta, sehingga pemerintah pusat hanya membeli jasa operatornya saja. Sebagai kompensasi, pemerintah pusat akan memberikan subsidi demi membantu biaya operasional dan menjaga tarif angkutan bus tetap terjangkau.
Skema ini berbeda dengan BRT, di mana pemerintah akan bertindak selaku penyedia bus dan operator jasa angkutan tersebut.
Tak hanya soal pengelolaan, daerah operasi BRT dan buy the service disebutnya juga berbeda. BRT lebih fokus untuk sarana transportasi di satu wilayah administrasi saja, sementara buy the service menyasar kota yang kegiatannya bergantung dari wilayah sekelilingnya.
Skema tersebut seperti yang diterapkan Denpasar dengan Badung atau Palembang dengan Ogan Komering Ilir (OKI). Makanya, itu merupakan salah satu alasan, mengapa skema buy the service dibiayai pemerintah pusat ketimbang daerah.
Ia mengatakan pemerintah ragu daerah mau membiayai sarana transportasi yang juga dimanfaatkan oleh daerah-daerah di sekelilingnya.
[Gambas:Video CNN]
Maka dari itu, pemerintah pusat mempersiapkan anggaran Rp250 miliar untuk uji coba buy the service tahun depan. "Tapi tidak semua kota rencananya berubah jadi buy the service. Ada yang cocok dengan buy the service, ada pula yang cocok dengan BRT," jelas dia.
Namun, Budi juga berharap pemda mau bekerja sama meski operasionalnya dibiayai pemerintah pusat. Misalnya, dengan menyediakan infrastruktur pendukung seperti tempat pemberhentian bus. Kemudian, pemda juga perlu memberi rekomendasi ihwal jenis bus yang cocok digunakan untuk daerahnya masing-masing.
"Saran pemda ini pun termasuk dengan rencana transportasi umum lainnya ketika bus dengan skema buy the service ini beroperasi. Kami harapkan, angkutan existing ini bisa digunakan untuk menjadi feeder bagi bus-bus tersebut," tutur dia.
(glh/agt)
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan tadinya uji coba hanya dilakukan di lima kota, yakni Medan, Palembang, Solo, Denpasar, dan Sorong. Namun, menjelang uji coba Pemerintah Daerah Sorong mengaku belum siap, sehingga uji coba dialihkan ke Surabaya dan Solo.
"Kota-kota besar ini memang sudah kami rencanakan sejak awal. Jika uji coba ini berhasil, kami tinggal jual konsep buy the service ini ke pemerintah daerah lainnya," kata Budi, Jumat (5/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di dalam skema buy the service, penyediaan bus nantinya murni dilakukan oleh swasta, sehingga pemerintah pusat hanya membeli jasa operatornya saja. Sebagai kompensasi, pemerintah pusat akan memberikan subsidi demi membantu biaya operasional dan menjaga tarif angkutan bus tetap terjangkau.
Tak hanya soal pengelolaan, daerah operasi BRT dan buy the service disebutnya juga berbeda. BRT lebih fokus untuk sarana transportasi di satu wilayah administrasi saja, sementara buy the service menyasar kota yang kegiatannya bergantung dari wilayah sekelilingnya.
Skema tersebut seperti yang diterapkan Denpasar dengan Badung atau Palembang dengan Ogan Komering Ilir (OKI). Makanya, itu merupakan salah satu alasan, mengapa skema buy the service dibiayai pemerintah pusat ketimbang daerah.
Ia mengatakan pemerintah ragu daerah mau membiayai sarana transportasi yang juga dimanfaatkan oleh daerah-daerah di sekelilingnya.
[Gambas:Video CNN]
Maka dari itu, pemerintah pusat mempersiapkan anggaran Rp250 miliar untuk uji coba buy the service tahun depan. "Tapi tidak semua kota rencananya berubah jadi buy the service. Ada yang cocok dengan buy the service, ada pula yang cocok dengan BRT," jelas dia.
Namun, Budi juga berharap pemda mau bekerja sama meski operasionalnya dibiayai pemerintah pusat. Misalnya, dengan menyediakan infrastruktur pendukung seperti tempat pemberhentian bus. Kemudian, pemda juga perlu memberi rekomendasi ihwal jenis bus yang cocok digunakan untuk daerahnya masing-masing.
"Saran pemda ini pun termasuk dengan rencana transportasi umum lainnya ketika bus dengan skema buy the service ini beroperasi. Kami harapkan, angkutan existing ini bisa digunakan untuk menjadi feeder bagi bus-bus tersebut," tutur dia.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK