Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Loto Srinaita Ginting mengatakan banyak pertimbangan yang menjadi kajian pemerintah saat ini. Beberapa di antaranya adalah aturan main dan proses penerbitan Panda Bonds. Hanya saja, ia menegaskan pemerintah belum tentu akan menerbitkan obligasi valas itu.
"Tapi memang ada peluang bagi kami untuk menerbitkan Panda Bonds sebagai alternatif sumber pembiayaan. Berdasarkan peluang yang ada, pemerintah dapat mengkaji lebih lanjut," kata Loto kepada CNNIndonesia.com, Jumat (26/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak ketinggalan, pemerintah juga mengkaji tentang kelangsungan permintaan dari Panda Bonds tersebut. "Jika memang arah ke depan kapasitas pasarnya sustain, selalu ada, dan size-nya bisa semakin besar, itu juga bisa jadi pertimbangan kami," pungkasnya.
Data DJPPR Kemenkeu, per 17 Juli 2019. mencatat penarikan SBN valas sudah mencapai Rp89,41 triliun atau 22 persen dari total penarikan utang bruto pemerintah sebesar Rp408,87 triliun. SBN valas itu terdiri atas denominasi dolar AS sebesar Rp43,4 triliun, euro sebesar Rp22,82 triliun, dan yen sebesar Rp23,19 triliun.
Tahun ini, pemerintah membutuhkan pembiayaan sebesar Rp825,7 triliun untuk menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditarget 1,84 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Rencananya, 14 persen hingga 17 persen diantaranya disokong oleh SBN valas.
[Gambas:Video CNN] (glh/sfr)