Direksi AP II Kena OTT KPK, BUMN Hormati Proses Hukum

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menghormati proses hukum atas operasi tangkap tangan (OTT) direksi dan pegawai PT Angkasa Pura II (Persero) serta pihak PT INTI (Persero) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (31/7).

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Gatot Trihargo mengungkapkan bakal bersikap kooperatif dengan KPK dalam menindaklanjuti kasus ini. Pemerintah, selaku pemegang saham mayoritas perusahaan juga menghormati asas praduga tak bersalah sebelum ada keputusan dari pengadilan.

"Kementerian BUMN menghormati proses hukum yang sedang dihadapi Angkasa Pura II dan INTI sebagaimana yang disampaikan oleh KPK ke media pada Rabu," kata Gatot dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (1/8).

Ia meminta agar manajemen Angkasa Pura II dan Inti memastikan operasional perusahaan tetap berjalan normal. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat di seluruh daerah tidak terganggu.

Lihat juga: Mengenal Proyek-proyek Duo BUMN AP II dan PT Inti

Untuk selanjutnya, Gatot juga memerintahkan seluruh manajemen pelat merah melakukan tata kelola perusahaan (good corportae governance/gcg) yang baik dalam mengelola bisnis perusahaan.

"Lalu terus mendukung upaya-upaya pemberian informasi yang benar dan berimbang sebagai wujud organisasi yang menghormati hukum," ucap Gatot.

Dalam kesempatan berbeda, Corporate Communications Angkasa Pura II Dewandono Prasetyo Nugroho mengatakan perseroan sedang menggali informasi terkait kejadian tersebut. Maka itu, Perseroan belum bisa memberikan tanggapan lebih lanjut.

"Untuk sementara kami belum bisa mengeluarkan pernyataan karena kami sedang gali informasi lebih lanjut tentang kejadian tersebut. Nanti akan ada informasi resmi dari AP II," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Lihat juga: Buntut OTT KPK Direksi Duo BUMN, PT Inti Janji Kooperatif

Sebelumnya, KPK menyatakan telah melakukan OTT terhadap lima orang dari jajaran direksi Angkasa Pura II dan Inti. Selain direksi diamankan juga pegawai dari masing-masing perusahaan plat merah itu.

KPK menduga telah terjadi penyerahan uang untuk salah satu direksi Angkasa Pura II terkait dengan proyek yang dikerjakan oleh INTI. Dalam OTT tersebut, KPK menemukan uang dalam bentuk dolar Singapura yang setara dengan Rp1 miliar.

"Tim KPK telah mengamankan lima orang dari unsur Direksi PT. AP II, pihak dari PT. INTI dan pegawai masing-masing BUMN yang terkait," pungkas Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

[Gambas:Video CNN] (aud/uli)