Asosiasi Usulkan Opsi Toilet Berbayar di Rest Area
CNN Indonesia
Senin, 05 Agu 2019 08:54 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Pengusaha Rest Area Indonesia (Aprestindo) mengusulkan kehadiran toilet berbayar pada tempat peristirahatan atau rest area di jalan tol. Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas rest area.
Ketua Umum Aprestindo Widie Wahyu GP mengatakan kehadiran toilet berbayar bukan berarti menghilangkan fasilitas toilet gratis. Pemerintah bisa menetapkan kriteria khusus untuk dua jenis toilet itu, sehingga masyarakat bebas memilih.
"Jadi usul saya apakah boleh nantinya kami mengusulkan ada toilet gratis ada toilet berbayar," katanya, Jumat (2/8).
Usulan itu bukan tanpa alasan. Berdasarkan pengalaman selama 13 tahun mengelola rest area, ia mengaku cukup kewalahan untuk perkara toilet. Pasalnya, pemerintah daerah memungut biaya izin pengusahaan air tanah dan tagihan air per meter kubik yang dianggap tidak murah. Di sisi lain, pengelola harus mengeluarkan biaya perawatan toilet.
"Kalau untuk yang rest area cukup ramai itu untuk air saja belasan sampai puluhan juta. Belum listrik dan sabun," ungkapnya.
Ia mengusulkan minimum tarif toilet berbayar sebesar Rp2.000, besarannya disesuaikan dengan fasilitas yang diberikan.
Kepala Badan Pengelola Jalan Tol Kementerian PUPR Danang Parikesit mengatakan akan mengkaji usulan tersebut. Saat ini, pemerintah memang memberlakukan aturan toilet gratis lantaran masuk dalam kategori pelayanan.
"Pada Peraturan Menteri yang baru kami akan mendefinisikan mana yang bayar mana yang tidak," tuturnya.
Pedagang UKM Temui Kendala Berdagang di Rest Area
Tak hanya mengeluhkan masalah toilet, pengelola jalan tol juga mengungkapkan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) menemui kendala ketika berjualan di rest area. Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) mengutamakan pengusaha lokal berjualan di rest area.
Widie mengatakan pelaku UKM terbebani dengan biaya operasional meliputi sewa tempat, tarif tol menuju rest area, biaya air, dan listrik. Biaya ini tidak sebanding dengan hasil jualan mereka. Akibatnya, banyak UKM yang memilih hengkang dari rest area.
"Beberapa teman (pengelola rest area) juga agak sulit memasukan brand lokal ke dalam rest area," katanya.
Hal tersebut diamini oleh, Rudy Sulistiadi pengelola rest area di di KM 35A Jalan Tol Jagorawi. Ia menceritakan lima pelaku UKM di tempatnya memilih untuk berhenti jualan.
Padahal ia telah menerapkan pembayaran sewa dengan skema bagi hasil setiap pekan kepada UKM, yang notabene lebih ringan ketimbang skema sewa bulanan. Akan tetapi, skema itu tak banyak menutupi biaya operasionalnya.
"Dalam pelaksanaannya tidak semudah yang diperkirakan karena betul-betul beda. Mereka harus menggunakan mobil bayar tol dan masuk bensin. Untuk sehari-hari sudah berapa uang dikali 30 hari, itu salah satu yang harus dipelajari," katanya.
Menanggapi laporan itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku akan berbicara dengan operator jalan tol yang tergabung dalam Asosiasi Tol Indonesia (ATI). Ia akan membahas peluang diskon tarif tol bagi pelaku UKM yang berdagang di rest area.
"Nanti kami bicarakan dengan operatornya, bisa tidak itu mendapat diskon dan sebagainya," tuturnya.
[Gambas:Video CNN] (ulf/lav)
Ketua Umum Aprestindo Widie Wahyu GP mengatakan kehadiran toilet berbayar bukan berarti menghilangkan fasilitas toilet gratis. Pemerintah bisa menetapkan kriteria khusus untuk dua jenis toilet itu, sehingga masyarakat bebas memilih.
"Jadi usul saya apakah boleh nantinya kami mengusulkan ada toilet gratis ada toilet berbayar," katanya, Jumat (2/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau untuk yang rest area cukup ramai itu untuk air saja belasan sampai puluhan juta. Belum listrik dan sabun," ungkapnya.
Kepala Badan Pengelola Jalan Tol Kementerian PUPR Danang Parikesit mengatakan akan mengkaji usulan tersebut. Saat ini, pemerintah memang memberlakukan aturan toilet gratis lantaran masuk dalam kategori pelayanan.
"Pada Peraturan Menteri yang baru kami akan mendefinisikan mana yang bayar mana yang tidak," tuturnya.
Pedagang UKM Temui Kendala Berdagang di Rest Area
Tak hanya mengeluhkan masalah toilet, pengelola jalan tol juga mengungkapkan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) menemui kendala ketika berjualan di rest area. Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) mengutamakan pengusaha lokal berjualan di rest area.
Widie mengatakan pelaku UKM terbebani dengan biaya operasional meliputi sewa tempat, tarif tol menuju rest area, biaya air, dan listrik. Biaya ini tidak sebanding dengan hasil jualan mereka. Akibatnya, banyak UKM yang memilih hengkang dari rest area.
"Beberapa teman (pengelola rest area) juga agak sulit memasukan brand lokal ke dalam rest area," katanya.
Hal tersebut diamini oleh, Rudy Sulistiadi pengelola rest area di di KM 35A Jalan Tol Jagorawi. Ia menceritakan lima pelaku UKM di tempatnya memilih untuk berhenti jualan.
Padahal ia telah menerapkan pembayaran sewa dengan skema bagi hasil setiap pekan kepada UKM, yang notabene lebih ringan ketimbang skema sewa bulanan. Akan tetapi, skema itu tak banyak menutupi biaya operasionalnya.
"Dalam pelaksanaannya tidak semudah yang diperkirakan karena betul-betul beda. Mereka harus menggunakan mobil bayar tol dan masuk bensin. Untuk sehari-hari sudah berapa uang dikali 30 hari, itu salah satu yang harus dipelajari," katanya.
Menanggapi laporan itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku akan berbicara dengan operator jalan tol yang tergabung dalam Asosiasi Tol Indonesia (ATI). Ia akan membahas peluang diskon tarif tol bagi pelaku UKM yang berdagang di rest area.
"Nanti kami bicarakan dengan operatornya, bisa tidak itu mendapat diskon dan sebagainya," tuturnya.
[Gambas:Video CNN] (ulf/lav)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK