Pemerintah Targetkan Kerja Sama CEPA-EFTA Berlaku Tahun Depan

CNN Indonesia | Selasa, 06/08/2019 13:06 WIB
Pemerintah Targetkan Kerja Sama CEPA-EFTA Berlaku Tahun Depan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi Australia Simon Birmingham berjabat tangan usai menandatangani forum bisnis CEPA di Jakarta, 4 Maret 2019 lalu. (AP Photo/Achmad Ibrahim).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menargetkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (European Free Trade Association/EFTA) bisa diberlakukan tahun depan.

Sebelumnya, perjanjian dagang telah ditandatangani di Jenewa, Swiss, pada Desember 2018 lalu.

Direktur Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan Ni Made Ayu Marthini mengatakan perjanjian dagang itu kini dalam proses ratifikasi oleh dua negara.


"Target kami paruh pertama tahun depan selesai (ratifikasi) dan bisa langsung diimplementasikan," katanya, Senin (5/8).


Untuk diketahui, EFTA mencakup empat negara di Eropa yakni, Swiss, Liechtenstein, Norwegia, dan Islandia. Pada 2017, total perdagangan Indonesia dengan negara EFTA mencapai US$2,4 miliar.

Angka itu terdiri dari nilai ekspor Indonesia ke negara EFTA sebesar US$1,31 miliar dan impor US$1,09 miliar. Dengan demikian, Indonesia mengantongi surplus sebesar US$22 juta.

Disamping itu, pemerintah juga menargetkan pemberlakuan perjanjian dagang antara Indonesia dan Australia atau IA-CEPA tahun depan. Tak jauh berbeda dengan EFTA-CEPA pemerintah juga tengah merampungkan proses ratifikasi IA-CEPA.

"Kalau Australia mereka bilangnya tahun ini mungkin sudah bisa parlemennya untuk ratifikasi. Di Indonesia ini lagi diproses tergantung dari dinamika ratifikasi tersebut," ujarnya.


IA-CEPA resmi diteken Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita dan Menteri Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi Australia Simon Birmingham pada 4 Maret silam. Melalui IA-CEPA, Indonesia mendapatkan fasilitas bea masuk 0 persen pada seluruh pos tarif yakni sebanyak 6.474 pos tarif.

Sebaliknya, Indonesia mengeliminasi 94 persen pos tarif, sekitar 10.252 pos tarif bagi Australia. Pada 2018, nilai perdagangan bilateral antara dua negara mencapai US$8,6 miliar.

Selain implementasi dua perjanjian dagang, pemerintah mengaku terus mengejar finalisasi perjanjian dagang lainnya.

Perjanjian dagang itu meliputi tiga perjanjian dagang dari benua Afrika, yaitu Mozambik, Tunisia, dan Maroko dalam bentuk Prefential Trade Agreement (PTA).

[Gambas:Video CNN]

Lebih lanjut, dua perjanjian dagang dengan negara Asia, yakni Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement (IJEPA) dan perjanjian dagang Indonesia-Korea Selatan (IK-CEPA).

Pemerintah juga sedang merampungkan perjanjian dagang dengan Uni Eropa (I-EU CEPA). Ia bilang sebagian besar bab perjanjian dagang (chapter) sudah selesai.

"Sebagian besar chapter-nya sudah diselesaikan tapi belum bisa dibilang conclude (kesimpulan akhir), tahun depan harusnya bisa," katanya. (ulf/lav)