Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan percepatan rehabilitasi sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia itu berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo pada Juli 2018 lalu.
"Kementerian PUPR harus mempertajam program dengan fokus pada belanja modal supaya manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Untuk itu, kapasitas membelanjakan uang negara harus terus ditingkatkan agar memperoleh output yang berkualitas," ujar Menteri Basuki dalam keterangannya beberapa waktu lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hingga Agustus 2019, dari total 324 paket renovasi sekolah, sebanyak 34 paket telah terkontrak, 246 paket dalam proses lelang, dan sisanya 44 paket siap lelang. Sementara untuk 57 paket madrasah, sebanyak 6 paket telah terkontrak, 45 paket sedang proses lelang, dan sisanya 6 paket siap dilelangkan.
Kepala Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar (PSPPOP) Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan pengerjaan rehabilitasi sekolah dan madrasah dilakukan secara bertahap.
"Persiapan kegiatan pengembangan sarana prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar dilakukan bukan hanya untuk kegiatan yang dilaksanakan sepanjang 2019, tetapi juga mempersiapkan perencanaan pelaksanaan kegiatan hingga 2020," ujar Iwan.
Diketahui, anggaran pembangunan sarana pendidikan, pasar, dan sarana olahraga di Kementerian PUPR 2019 sebesar Rp6,5 triliun. Sebanyak Rp3,8 triliun digunakan untuk rehabilitasi sekolah dan Rp769,1 miliar untuk madrasah.
Dalam pelaksanaan rehabilitasi sekolah dan madrasah, Kementerian PUPR berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait, di antaranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; serta Kementerian Agama. (asa)