Ekonomi Bisnis

Angkutan Bus akan Disbusidi Pemerintah pada 2020

CNN Indonesia
Sabtu, 17 Agu 2019 00:09 WIB
Angkutan Bus akan Disbusidi Pemerintah pada 2020
Menteri perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan tahun depan angkutan bus akan disubsidi pemerintah. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah akan mulai menggelontorkan subsidi untuk transportasi massal baru berbasis bus atau disebut buy the service mulai 2020 mendatang. Subsidi ini akan diberikan melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan pemberian subsidi ini diharapkan dapat menjaga kemampuan beli konsumen untuk menggunakan bus sebagai transportasi umum. Dengan kata lain, harga tarif bus disesuaikan dengan kantong masyarakat.

"Selama ini kami memberikan bus kepada daerah, nanti kami akan subsidi angkutan bus pada peak season sehingga daya beli masyarakat bisa dicapai, tetapi bisnis angkutan umum akan membaik," ucap Budi, Jumat (16/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Diketahui, saat ini pemerintah memberikan bus ke beberapa daerah agar tarif yang dikenakan ke konsumen sesuai dengan kemampuan masyarakat. Namun, skema itu akan diubah tahun depan.

Lihat juga:
Subsidi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin Dinaikkan di 2020
"Kami subsidi awal-awal, nanti bisnis angkutan bus akan membaik. Kami perkirakan butuh waktu empat tahun sampai lima tahun," terang dia.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi sebelumnya menjelaskan skema buy the service akan diuji di sejumlah daerah, yakni Medan, Palembang, Solo, Denpasar, Surabaya, dan Yogyakarta.

"Kota-kota besar ini memang sudah kami rencanakan sejak awal. Jika uji coba ini berhasil, kami tinggal jual konsep buy the service ke pemerintah daerah lainnya," kata dia.

[Gambas:Video CNN]
Pemerintah juga sempat mempersiapkan skema transportasi berbasis bus yang disebut Bus Raya Terpadu (BRT). Namun, skema itu punya banyak perbedaan dengan sistem buy the service.

Di dalam skema buy the service, penyediaan bus nantinya murni dilakukan oleh swasta, sehingga pemerintah pusat hanya membeli jasa operatornya saja. Sebagai kompensasi, pemerintah pusat akan memberikan subsidi demi membantu biaya operasional dan menjaga tarif angkutan bus tetap terjangkau.

Informasi saja, Kementerian Perhubungan mendapatkan jatah anggaran di RAPBN 2020 sebesar Rp42,7 triliun. Angka itu naik dari alokasi tahun ini yang hanya Rp41,4 triliun. (aud/agt)