Kementerian BUMN Keluarkan Penugasan Impor Daging Agustus Ini

CNN Indonesia | Selasa, 20/08/2019 08:09 WIB
Kementerian BUMN Keluarkan Penugasan Impor Daging Agustus Ini Ilustrasi daging sapi. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengatakan tiga perusahaan pelat merah bisa mulai mengimpor daging sapi dari Brasil pada September 2019 mendatang. Saat ini, mereka sedang mengurus surat penugasan langsung kepada perusahaan untuk melakukan impor.

Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro menyatakan surat penugasan itu bisa diberikan paling cepat bulan ini. Setelah itu, proses impor bisa segera dilakukan.

"Kami sedang proses (surat) persetujuannya. Segera setelah terbit kami akan infokan. (Surat penugasan) bisa bulan ini," kata Wahyu kepada CNNIndonesia.com, Senin (19/8).


Ketiga perusahaan yang mendapat penugasan impor daging sapi dari Brasil pada tahun ini, yaitu PT Berdikari, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), dan Perum Bulog.

Dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beberapa waktu, pemerintah memutuskan untuk mengimpor 50 ribu ton daging sapi dari Brasil hingga akhir Desember 2019. Perum Bulog mendapatkan jatah impor 30 ribu ton atau paling banyak.

Sedangkan PPI dan Berdikari masing-masing mendapat jatah impor 10 ribu ton.  Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan telah mengirimkan surat rekomendasi kepada Menteri BUMN Rini Soemarno agar segera memberikan surat penugasan kepada tiga perusahaan untuk bisa impor.

Enggartiasto menampik bahwa kebijakan impor tersebut ditempuh lantaran Indonesia kalah melawan negara itu di World Trade Organization (WTO). Menurutnya, proses impor ini sudah dilakukan sejak lama.

"Tidak (ada kaitannya). Sudah lama kok (proses impornya)," terang Enggartiasto.

Menurutnya, Kementerian Pertanian harus melakukan pengecekan terlebih dahulu kepada daging sapi dari negara yang mengajukan impor. Setelah lolos uji kesehatan, baru dilakukan rakor di Kementerian Bidang Perekonomian untuk memutuskan jumlah dan penugasan ke BUMN.
(aud/agt)