"Kalau sudah ditetapkan (penambahan kursi pimpinan MPR) kami akan lihat," ucap Sri Mulyani, Selasa (20/8).
Sementara, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menyatakan jika sudah ada kebijakan yang jelas mengenai penambahan jumlah pimpinan MPR, pihaknya baru akan mendiskusikan terkait anggaran yang harus digelontorkan untuk pembayaran gaji dan operasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara, Sekretaris Jendral Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan sejumlah partai yang masuk dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK), koalisi partai pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019, setuju jika jumlah pimpinan MPR ditambah.
"Koalisinya Pak Jokowi ini kalau berdasarkan hasil dari pertemuan para sekjen dua malam yang lalu membuka (kesepakatan penambahan kursi pimpinan MPR)," ucap Arsul.
[Gambas:Video CNN]
Hanya saja, belum ada kesepakatan antar partai terkait jumlah penambahan pimpinan MPR. Arsul menyebut partai yang tergabung dalam KIK akan terbuka dengan pandangan fraksi lain.
"Dari sisi KIK sendiri memang belum memilih apakah 8 atau 10, jadi dua-duanya masih mengerucut," katanya.