Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan pihaknya masih akan mengkaji jumlah data yang diberikan oleh pemerintah daerah (pemda) dan kementerian/lembaga (K/L). Data itu akan disesuaikan dengan jumlah anggaran dan gaji yang disiapkan pemerintah.
"Itu yang akan kami coba analisis apakah formasi yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan yang ada," ucap Bima, Rabu (21/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya akan melayangkan (dokumen itu) tanggal 27 Oktober," katanya.
Namun, sebelum itu pemerintah akan mempersiapkan infrastruktur untuk pendaftaran CPNS. Dengan demikian, proses rekrutmen bisa langsung diselenggarakan tak lama setelah Jokowi-Ma'ruf dilantik.
[Gambas:Video CNN]
Sementara, BKN masih menunggu data yang berisi formasi untuk membuka pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Bima menyebut rekrutmen PPPK baru akan dibuka setelah pendaftaran CPNS. "PNS dulu. Belum banyak kesamaan terkait PPPK. Pemerintah daerah masih bingung bedanya PNS dengan PPPK. Kami harus ajari dulu," ucap Bima.
Sebelumnya, MenPAN-RB Syafruddin menyatakan akan membuka 75 ribu formasi PPPK tahun ini. Artinya, total lowongan dengan CPNS berjumlah 175 ribu.
Syafruddin mengatakan pemerintah akan memprioritaskan lowongan formasi PPPK bagi guru dan tenaga kesehatan. Ia menegaskan kondisi saat ini masih banyak kekurangan guru dan dokter di seluruh wilayah Indonesia
"Dokter-dokter Puskesmas kita ini baru 75 persen. Puskesmas kita itu kekurangan dokter," pungkasnya.