Kemenhub Rancang Konsep Transportasi Calon Ibu Kota Baru

CNN Indonesia | Kamis, 22/08/2019 15:17 WIB
Kemenhub Rancang Konsep Transportasi Calon Ibu Kota Baru Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengaku tengah merancang konsep transportasi massa di lokasi calon ibu kota baru. Rancangan tersebut masih dilakukan secara internal di tingkat kementerian.

"Kami secara internal sedang melakukan pendalaman tentang apa yang dibutuhkan atas satu ibu kota, karena yang namanya konektivitas transportasi itu menjadi penting bagi ibukota," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kamis (22/8).

Pembangunan transportasi massa di ibu kota baru, pernah disampaikan oleh Kepala Bappenas/Menteri PPN Bambang Brodjonegoro. Ia menyebut pemerintah berencana membangun transportasi publik pada 2021 nanti, persis saat pembangunan ibu kota baru dimulai. Alasannya, pemerintah tak mengulangi kesalahan yang sama saat membangun Jakarta.


Senada dengan Bambang, Budi menyatakan transportasi massa dibutuhkan untuk mendukung konektivitas di ibu kota baru. Beberapa jenis transportasi massa yang dipertimbangkan dibangun antara lain, Moda Raya Terpadu atau Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT) dan Bus Rapid Transit (BRT). Pembangunan transportasi massa itu, sambung dia, bisa dilakukan secara bertahap.

"Bisa kami rencanakan di sini line-nya, tapi kami bangunnya 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi bahkan 30 tahun lagi," katanya.

Tak hanya konektivitas dalam kota, Kemenhub juga tengah mendalami rancangan transportasi antar kota yang menghubungkan calon ibu kota dengan kota di sekitarnya. Konektivas itu meliputi jalur darat, laut, dan udara.

"Hal yang mendasar adalah antara kota dengan jalan darat. Dan tentunya kereta api jadi pilihan karena kereta api jadi angkutan masa depan," ujarnya.

Kemenhub juga mempertimbangkan pembangunan bandar udara (bandara) untuk mendukung konektivitas udara. Ia menyatakan ibu kota hendaknya memiliki bandara dengan kapasitas tampung bagi segala jenis pesawat.

"Artinya bandara itu harus dengan panjang runway (landas pacu) minimal 3.000 meter," imbuhnya.

Terkait mendukung konektivitas angkutan laut, Kemenhub juga tengah mendalami rancangan pembangunan pelabuhan di ibu kota baru. Sebab, ibu kota baru nantinya akan menjadi pusat kegiatan pemerintah sehingga dibutuhkan pelabuhan untuk mendukung kegiatan tersebut.

Ia menyebut jika pelabuhan itu dipertimbangkan menjadi hub, maka kapasitasnya minimal 1 juta TEUs.

"Jadi kami sudah merancang secara konsep apa yang dilakukan. Nanti tinggal diaplikasikan di lokasi-lokasi itu," tuturnya.

Sekadar informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan ibu kota akan dipindahkan ke Pulau Kalimantan. Total kebutuhan anggaran untuk pemindahan ibu kota mencapai diprediksi mencapai Rp323 triliun sampai Rp466 triliun

Dalam perkembangannya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menyebutkan lokasi ibu kota baru akan berada di Provinsi Kalimantan Timur. Meski begitu, pemerintah masih menutup rapat informasi terkait kawasan yang benar-benar akan menjadi ibu kota pengganti DKI Jakarta.

"Iya Kalimantan Timur, tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana ya belum," ungkap Sofyan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8).

Sofyan mengatakan pemerintah belum ingin terang-terangan membuka di mana lokasi pasti ibu kota baru karena ingin lebih dulu memastikan kesiapan lahan di kawasan tersebut. Sebab, pemerintah membutuhkan luasan tanah yang tak sedikit untuk membangun Istana Negara dan berbagai kelengkapan pemerintahan. 

[Gambas:Video CNN] (ulf/lav)