Ibu Kota Baru, Pemerintah Janji Tak Lepas Tangan dari Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menepis anggapan bahwa pemindahan ibu kota merupakan cara pemerintah 'lepas tangan' dari segudang masalah yang ada di ibu kota saat ini, Jakarta. Justru, pemindahan ibu kota diklaim demi masa depan Jakarta.

Menurut Bambang, pemerintah sejatinya memindahkan ibu kota agar beban Jakarta tak seberat saat ini. Yakni, menjadi pusat pemerintahan, bisnis, perdagangan, dan investasi dalam satu waktu.

Tak heran, ia menilai satu per satu masalah bermunculan. Mulai dari kepadatan penduduk, kemacetan, penurunan tingkat air bersih, banjir, dan lainnya. Untuk itu, pemerintah mendesak membagi beban Jakarta ke kota lain. Namun, saat ibu kota pindah, bukan berarti pemerintah 'lepas tangan' dari Jakarta.

Justru, kata Bambang, pemerintah sudah menyiapkan arah pembangunan baru bagi Jakarta ke depan, yaitu menjadi pusat bisnis bertaraf internasional. "Jakarta tetap dibenahi, tetap jadi prioritas, kami ingin menjadikan Jakarta sebagai kota bisnis yang berskala internasional," ujarnya kepada CNNIndonesia.com di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, akhir pekan lalu.

Lihat juga: Emil Salim Soal Ibu Kota Baru: Please Dengar Opsi Lain

Bahkan, sambung dia, pemerintah tetap akan hadir dengan 'tangan terbuka' ketika ada usulan pengembangan Jakarta dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Jadi tetap dibenahi, yang diusulkan gubernur, kami akan exercise juga. Tidak (lepas tangan)," katanya.

Sebelumnya, Ekonom Senior Emil Salim mempertanyakan urgensi pemerintah memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan. Selain membuang-buang anggaran, pemerintah dinilai tidak bertanggung jawab pada segudang masalah Jakarta.

Misalnya, sebanyak 57 persen penduduk Indonesia bermukim di Pulau Jawa. Akibatnya, Jawa diperkirakan mengalami krisis ketersediaan air bersih, ancaman gempa bumi, rawan banjir, hingga kemacetan. Risiko ini membayangi pula Jakarta.

"Saya rasa ini tidak bertanggung jawab. Sikap pemerintah seharusnya kalau ada persoalan, tugas perencana adalah memecahkan soal, bukan lari dari persoalan," katanya.

Lihat juga: Atur Strategi Berburu Properti di Calon Ibu Kota Baru

Mantan ketua dewan pertimbangan presiden era Presiden Indonesia keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu pun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menimbang kembali rencana pemindahan ibu kota. Bahkan, menggantikannya dengan rencana pembangunan lain.

"Maka saya merasa perlu memohon kepada presiden, please bisa tidak mendengar opsi lain," tutur yang juga pernah menjadi menteri di berbagai jabatan saat pemerintahan Presiden Indonesia kedua Soeharto.
[Gambas:Video CNN]
Menanti Aba-aba Presiden

Di sisi lain, Bambang menjelaskan rencana pemindahan ibu kota terus berjalan. Saat ini, Bappenas baru saja menyelesaikan dua kajian akhir terkait penentuan daerah yang akan menjadi kawasan ibu kota baru bagi Indonesia.

Kajian itu terdiri dari struktur tanah dan dampak ekonomi. "Saya sudah menyerahkan detail kajian yang kemarin masih diminta presiden. Presiden akan melihat dan review, mudah-mudahan setelah itu akan ambil keputusan," terang dia.

Kendati begitu, Bambang masih menutup rapat terkait titik pasti kawasan ibu kota baru. Meski sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil sempat menyebut akan berada di salah satu kota di Provinsi Kalimantan Timur, namun belakangan dikoreksinya sendiri.

"Yang umumkan presiden. Sabar, tunggu tanggal mainnya," celetuknya.

Lihat juga: Bappenas Bantah Pemerintah Putuskan Ibu Kota Baru di Kaltim

Di sisi lain, ia pun enggan menanggapi bila masih ada pihak-pihak yang menentang rencana pemindahan ibu kota baru, termasuk dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Toh, ini merupakan rencana baru dan masih memang masih terus dimatangkan oleh pemerintah, sehingga pro dan kontra dianggap wajar.

"Siapa DPR yang menentang? Kalau ada satu dua anggota ya nanti ada prosesnya lah," tuturnya.

Terkait perdebatan jenis transportasi yang akan berdiri di calon ibu kota baru, Sofyan menekankan pemerintah menerima semua usulan, baik kereta jenis Lintas Rel Terpadu (Light Rapid Transit/LRT) maupun Moda Raya Terpadu (Mass Rapid Transit/MRT).

"MRT juga boleh, asal yang elevated (layang), jadi tidak perlu di dalam tanah," pungkasnya. (uli/bir)