Fakta-fakta Pemindahan Ibu Kota Baru ke Pulau Kalimantan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan. Wilayah yang dimaksud disebut-sebut Provinsi Kalimantan Timur.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil membenarkan bahwa Kalimantan Timur menjadi provinsi yang terpilih, meski pemerintah masih menutup rapat informasi terkait kawasan yang benar-benar akan menjadi ibu kota pengganti DKI Jakarta.

Sofyan mengatakan pemerintah belum ingin terang-terangan membuka informasi terkait lokasi pasti ibu kota baru karena ingin lebih dulu memastikan kesiapan lahan di kawasan tersebut.


Dalam paparan tertulis berjudul 'Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara', Menteri Perencanaan Pembangunan Nasiona (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebutkan alasan Kalimantan dipilih menjadi pengganti DKI Jakarta salah satunya karena lokasi strategis.

"Lokasi strategis (Pulau Kalimantan), berada di wilayah tengah Indonesia," ujar Bambang dalam paparan tertulis.

Lihat juga: Potret Ekonomi Kaltim, Kawasan Calon Ibu Kota Baru

Selain itu, Pulau Kalimantan juga termasuk lokasi bebas bencana gempa bumi dan tsunami.

Bambang juga menyebutkan alasan-alasan ibu kota harus pindah ke luar Jawa. Salah satunya ialah, karena kontribusi ekonomi terhadap Produk Domestik Bruto Nasional tiap daerah tidak merata dan Pulau Jawa paling tinggi mencapai 58,48 persen.

Nilai kontribusi ini lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah lain, Seperti Pulau Sumatera yang sebesar 21,66 persen, Pulau Kalimantan 8,20 persen, Pulau Sulawesi 6,11 persen, Pulau Bali 3,11 persen, bahkan Pulau Papua yang hanya 2,43 persen.

Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk tertinggi dari total jumlah penduduk Indonesia yaitu mencapai 57 persen. Sedangkan, daerah-daerah lain memiliki jumlah penduduk sangat rendah yaitu kurang dari 10 persen, kecuali Pulau Sumatera.

"Sekitar 57 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa," kata Bambang dalam paparan tertulis.

Lihat juga: Kemenhub Rancang Konsep Transportasi Calon Ibu Kota Baru

Ketiga, sambung Bambang yaitu krisis ketersediaan air bersih di Pulau Jawa terutama DKI Jakarta dan Pulau Jawa. DKI Jakarta contohnya seperti Jakarta Utara dan Pulau Jawa yaitu seperti Probolinggo, Jawa Timur.

Rancangan Desain Ibu Kota Baru

Di sisi lain, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merancang desain ibu kota baru. Dalam materi paparan tertulis bertajuk 'Gagasan Rencana dan Kriteria Desain Ibu Kota Negara', desain ibu kota mencakup tiga visi.

Pertama, mencerminkan identitas bangsa. Kedua, menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ketiga, mewujudkan kota yang cerdas, modern, dan standar internasional. Ketiga visi itu dituangkan dalam detail desain infrastruktur ibu kota.

Masih dari sumber yang sama, identitas bangsa akan diterjemahkan dalam urban desain secara filosofis dari pilar kebangsaan bangsa, yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.

Lihat juga: Sofyan Djalil Sebut Lokasi Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur

Secara nyata, identitas bangsa dituangkan melalui desain ruang-ruang bagi aktivitas masyarakat yang mendorong prinsip gotong royong dan fungsi bangunan yang melestarikan sejarah dan budaya. Meliputi ruang budaya, galeri nasional, museum, gedung pertunjukan dan taman-taman kesenian.

Lebih lanjut, menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan akan dituangkan dalam desain ibu kota yang meminimalisasi intervensi terhadap alam dan mengintegrasikan ruang hijau dan biru.

Desain juga akan mempertahankan keberadaan hutan Kalimantan (city forest). Pemerintah juga berencana memperbanyak ruang publik dan komunitas, mengadopsi konsep new urbanism dan green building, serta kualitas ruang yang mendorong kreativitas dan produktivitas.

Terakhir, guna mewujudkan kota yang cerdas, modern, dan standar internasional maka ibu kota akan mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).

Langkah itu meliputi penataan bangunan dan lingkungan yang inklusif, moda transportasi publik yang terintegrasi, dan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi untuk meningkatkan produktivtas kerja.

Pemerintah juga akan menerapkan desain material dan teknologi modern dan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) dan mengutamakan pemenuhan seluruh target SDGs sebagai acuan pembangunan kota Indonesia ke depan.

[Gambas:Video CNN] (sas/ulf)