Pemerintah Sederhanakan Perencanaan Anggaran dengan 'KRISNA'

CNN Indonesia | Jumat, 30/08/2019 05:59 WIB
Pemerintah menyederhanakan proses perencanaan dan penganggaran melalui sistem informasi bernama Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) . Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menyederhanakan proses perencanaan dan penganggaran. Penyederhanaan dilakukan melalui sistem informasi bernama Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran generasi ketiga alias KRISNA 3.0.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan sistem ini merupakan inisiasi dari empat kementerian. Mereka adalah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB), serta Kementerian Dalam Negeri.

Ia menjelaskan dengan sistem KRISNA 3.0. para perencana yang terlibat dalam penentuan anggaran di seluruh kementerian/lembaga akan lebih mudah dalam menyusun program, kegiatan, dan rencana pendanaannya. Pasalnya, dengan sistem tersebut seluruh tahapan perencanaan tidak lagi disusun secara berulang-ulang.


Kondisi tersebut diyakini akan membuat perencanaan bisa lebih tepat waktu, efektif, dan efisien.
"Diharapkan ada sinergi antara pemerintah daerah dan pusat secara jangka menengah panjang karena KRISNA tidak berhenti di perencanaan anggaran, namun terintegrasi dengan pemantauan atau evaluasi kinerja dan mendukung akuntabilitas tata kelola publik," ujar Bambang saat peluncuran sistem tersebut di Gedung Bappenas pada Kamis (29/8).

Selain untuk mempermudah tata kelola perencanaan anggaran, mantan menteri keuangan itu mengatakan sistem ini juga dibutuhkan sebagai respons atas perkembangan digitalisasi. Sistem tersebut membuat penggunaan kertas dalam pengajuan proposal perencanaan anggaran bisa ditekan sehingga lebih hemat anggaran.

"Efisiensi kan tidak harus semua dihitung dengan nilai uang, yang penting mempersingkat prosedur, dokumen berlapis, cukup diselesaikan secara online. Yang penting juga, ada transparansi, akuntabilitas karena mencegah face to face, penyalahgunaan dokumen," terangnya.

Di sisi lain, ia mengatakan KRISNA tidak akan dikeluhkan perencana anggaran dari pemerintah daerah karena prosedur pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dilakukan melalui sistem ini.

"Yang penting kami berikan pelatihan, penyadaran," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN] (uli/agt)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK