Pengembang Tagih Janji Jokowi Bangun Rumah untuk TNI-Polri

CNN Indonesia | Senin, 16/09/2019 18:56 WIB
Pengembang Tagih Janji Jokowi Bangun Rumah untuk TNI-Polri Presiden Joko Widodo. (REUTERS/Willy Kurniawan).
Jakarta, CNN Indonesia -- Perkumpulan pengusaha perumahan yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) menagih janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin membangun rumah untuk PNS, TNI, dan Polri. Janji tersebut diucapkan Jokowi pada tahun lalu.

Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata mengungkapkan program rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) belum terealisasi lantaran pemerintah masih mematangkan konsep untuk implementasi. Jika tidak ada aral melintang, program pembangunan rumah akan dilakukan pada tahun depan.

"Skema keuangan dan segalanya lagi dipersiapkan. Tapi, kalau berjalan, setahun, dua tahun selesai," imbuhnya saat bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (16/9).


Sekadar mengingatkan, pada November 2018, Jokowi menginstruksikan jajaran menteri Kabinet Kerja untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni untuk PNS, TNI, dan Polri. Instruksi itu diberikan dalam rapat terbatas dengan para menteri.

Dalam instruksinya, Jokowi meminta segera dibangun 945 ribu unit rumah bagi ASN, 275 ribu unit bagi prajurit TNI, dan 360 ribu unit bagi Anggota Polri dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Namun, sampai saat ini ternyata belum ada realisasi pembangunan dari target tersebut.

Dalam pertemuan kali ini, Jokowi menyampaikan langsung kepada para perwakilan asosiasi perumahan, seperti Real Estate Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) agar bisa mempercepat realisasi program.

"Tahap berikutnya, kami akan konsentrasi pada upaya percepatan penyediaan rumah yang layak bagi kurang lebih 945 ribu ASN, PNS, dan 275 ribu personel TNI, termasuk 360 ribu Anggota Polri," ungkapnya.

Mantan wali kota Solo itu ingin program pembangunan bisa segera dilakukan agar kebutuhan para abdi negara segera terpenuhi. Selain itu juga demi mengurangi selisih antara kebutuhan dan penyediaan rumah (backlog) di dalam negeri yang masih berkisar 11,4 juta.

"Kami mengharapkan bisa mendorong dan memberikan multiplier effect ke pertumbuhan ekonomi," katanya.

Di sisi lain, Jokowi ingin para perwakilan asosiasi perumahan turut membantu pemerintah dalam rangka menciptakan formula kebijakan pembangunan perumahan nasional dalam lima tahun ke depan. Tujuannya, agar pemerintah bisa menciptakan kebijakan tepat dan sesuai dengan kebutuhan para pelaku industri, dan berdampak cepat dalam pemenuhan kebutuhan perumahan.

"Tapi saya minta pendek-pendek saja (masukan), tapi fokus, sehingga kami catat dan akan segera kami tindak lanjuti lewat kebijakan setelah berdiskusi dengan menteri-menteri yang ada," tutur Jokowi.
[Gambas:Video CNN]
Sementara itu, program pembangunan perumahan sebanyak 1 juta rumah masih belum mencapai target. Jokowi mengatakan realisasi pembangunan hanya mencapai 699 ribu unit rumah pada 2015, 805 ribu pada 2016, 904 ribu pada 2017, dan 1,1 juta pada 2018.

Sedangkan tahun ini ditargetkan 1,25 juta unit rumah. Bila target tahun ini tercapai pun, totalnya hanya mencapai 4,75 juta unit rumah. (uli/bir)