Hemat Lahan, PNS akan Dibangunkan Apartemen di Ibu Kota Baru

CNN Indonesia | Rabu, 11/09/2019 10:42 WIB
Hemat Lahan, PNS akan Dibangunkan Apartemen di Ibu Kota Baru Ilustrasi akses masuk ibu kota baru. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah akan menyediakan lahan untuk kawasan perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan berpindah ke ibu kota baru. Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan nantinya kawasan perumahan yang dipersiapkan untuk para PNS berbentuk apartemen dinas.

Ia menjelaskan hunian vertikal berbentuk apartemen dipilih untuk memastikan lingkungan hidup di ibu kota negara baru tidak terganggu. "Banyak kumuh kan karena masyarakat masih senang perumahan yang lahan. Kalau sekarang kita buat ke atas, kalau negara maju kan sudah begitu," ujarnya di Jakarta, Rabu (10/9).

Selain itu juga, pembangunan hunian vertikal dipilih demi membuat ruang terbuka hijau di ibu kota baru semakin luas. Dengan struktur bangunan tersebut, ruang terbuka hijau di ibu kota baru bisa mencapai 50 persen.


Sebelumnya, pemerintah akan menyisihkan sebagian lahan untuk kawasan perumahan dan residensial untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan masyarakat umum. Lahan di kawasan itu rencananya ditawarkan dengan kisaran harga nol rupiah sampai Rp2 juta per meter.

"Bisa nanti sampai Rp2 juta per meter, tapi kan dibangun infrastrukturnya semua. Jadi, Anda bikin rumah, sudah ada jaringan listrik, jaringan pipa, jaringan air, dan sebagainya," ungkapnya.

Lebih lanjut ia menerangkan lahan yang dijual pemanfaatannya akan disertai dengan hak kepemilikan dengan periode waktu tertentu. Misalnya, lahan untuk perumahan PNS, maka abdi negara yang tinggal di sana dan mendirikan rumah boleh memilikinya sampai masa pensiun.

"Ini termasuk untuk tanah, bisa diberikan statusnya. Tapi, nanti ada klausul-klausul misalnya tanah itu mau dijual, itu ada ketentuannya bahwa tanah itu kalau misalnya mau dijual, jual kembali ke otoritas," terang dia.

Presiden Jokowi berkeinginan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin memperkirakan pemindahan tersebut kemungkinan akan diikuti oleh pergeseran tempat kerja PNS.

Kementeriannya memperkirakan 800 ribu PNS akan ikut ke Kalimantan Timur bila ibukota dipindahkan.

[Gambas:Video CNN] (sas/agt)