'Omnibus Law' Izin Investasi Pangkas Aturan Pusat dan Daerah

Yuli Yanna Fauzie, CNN Indonesia | Selasa, 17/09/2019 20:58 WIB
'Omnibus Law' Izin Investasi Pangkas Aturan Pusat dan Daerah Sri Mulyani menyatakan omnibus law bakal memangkas sejumlah aturan perizinan investasi di tingkat pusat dan daerah. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perombakan 72 undang-undang (UU) melalui skema omnibus law bakal memangkas aturan perizinan investasi yang tumpang tindih di tingkat pusat dan daerah. Melalui revisi tersebut, pemerintah ingin memperbaiki perizinan investasi demi menggaet lebih banyak investor.

Sebelumnya, skema omnibus law bisa diartikan sebagai konsep pembuatan beleid yang menggabungkan sejumlah aturan menjadi satu UU yang akan dijadikan payung hukum baru.


"Banyak hal dimulai masalah izin-izin daerah, termasuk proses bagaimana menyeimbangkan masalah lingkungan dengan kecepatan perizinan dan juga layer of izin atau lapisan-lapisan perizinan," katanya, Selasa (17/9).

Ia mengatakan, dalam tahap awal, pemerintah akan mengidentifikasi regulasi yang menjadi kendala perizinan investasi bagi pelaku usaha di lapangan. Namun, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu membisu saat ditanya kapan proses identifikasi masalah selesai.
"Ini saja masih akan membutuhkan proses. Jadi kami akan fokus untuk betul-betul mengidentifikasi hal-hal yang menjadi penghalang investasi," tuturnya.


Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan perombakan UU dengan skema omnibus law ini dapat selesai bulan depan agar dapat diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Penggunaan skema omnibus law lantaran hampir semua UU yang bakal direvisi mengatur perizinan investasi. Harapannya, usai perubahan aturan tersebut investor makin bergairah untuk menanamkan investasinya di Indonesia.

"Jadi itu walaupun presisinya belum diputuskan tetapi arahnya adalah kami akan menyelesaikan omnibus law dalam waktu satu bulan. Dari pemerintah oleh pemerintah tentu saja untuk disampaikan ke DPR," ujar Darmin.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaruh perhatian besar pada investasi. Bahkan, Kepala Negara menggelar rapat terbatas terkait investasi sebanyak dua kali dalam sepekan sampai akhir masa pemerintahan Kabinet Kerja pada Oktober 2019.

Hal itu dilakukan untuk menggenjot realisasi investasi yang tak kunjung meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

Jokowi meminta agar insentif yang diberikan bisa lebih menarik ketimbang negara lain, baik di sektor perpajakan, ketenagakerjaan, pertanahan, hingga keamanan. Permintaan ini berkaca pada kegagalan Indonesia menarik minat 33 perusahaan yang hengkang dari China beberapa bulan terakhir akibat tingginya tensi perang dagang dengan Amerika Serikat.

"Kami akan terus menerus, sehingga betul-betul kami dapatkan putusan-putusan yang konkret, sehingga perbaikan ekosistem investasi betul-betul kami peroleh," ujar Jokowi.
[Gambas:Video CNN]
(lav)