Dunia Usaha Belum Kena Imbas Negatif Aksi Demo Mahasiswa

Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaku usaha menilai aksi demo mahasiswa yang digelar sejak kemarin, Senin (23/9), belum berimbas negatif terhadap iklim usaha. Pasalnya, unjuk rasa merupakan suatu hal yang biasa dalam kehidupan demokrasi.

Sebelumnya, aksi demo dilakukan untuk menolak pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang dianggap kontroversial di antaranya RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

"(Demo) ini masih dalam tahap wajar. Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) kan sudah meminta untuk menunda pengesahan RKUHP. Sekarang, yang masih tersisa soal UU KPK yang sudah terlanjur disahkan," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani kepada CNNIndonesia.com, Selasa (24/9).

Menurutnya, pemerintah masih memiliki wibawa dan kekuatan secara ketatanegaraan. Hal itu membuat investor yakin gejolak yang terjadi masih bisa dikendalikan oleh pemerintah.

Lihat juga: Berpotensi Jerat Petani, RUU Budidaya Pertanian Disahkan DPR

"(Indonesia) ini kan negara demokrasi. Jangan pernah main-main dengan demokrasi, sekarang sudah terbuka. Jadi, menurut saya, (demonstrasi) masih wajar-wajar saja," jelasnya.

Ia menilai keputusan DPR mengesahkan revisi UU KPK cukup nekat. Terlebih, belum ada uji publik yang mencukupi sehingga ia memahami timbulnya kemarahan publik.

"Apalagi RKUHP yang isinya jelek banget. Bagi dunia usaha itu ancaman banget, mengenai tindak pidana korporasilah. Kemudian, menyangkut urusan privat suami istri juga dipermasalahkan," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]
Secara terpisah, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman menilai dampak aksi unjuk rasa mahasiswa masih sangat kecil. Bahkan, ia belum bisa memprediksi seberapa besar kerugiannya.

"Hanya sebatas hambatan pengiriman lokasi yang demo saja," ucapnya.

Lebih lanjut, menurutnya, apabila demo hanya berlangsung satu sampai dua hari sektor ritel belum akan terganggu. Pasalnya, ia memperkirakan ritel masih memiliki stok yang cukup.

Lihat juga: Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Sahkan RUU Pertanahan

(sfr)