Pengamat: Cegah Arus Uang Keluar, Selesaikan Kisruh Politik

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat pajak dan kebijakan publik Yustinus Prastowo mendesak pemerintah untuk menyelesaikan kisruh politik yang terjadi beberapa hari terakhir, demi mencegah arus uang keluar (capital outflow) dari Indonesia.

Menurut dia, ketidakpastian yang meningkat di dalam negeri, ditambah dengan ancaman resesi global berpotensi membuat aliran modal keluar.

"Kalau kita gagal membaca peluang dan ancaman, maka yang dikhawatirkan capital outflow akan mengakibatkan RI kekeringan likuiditas di saat kita mengalami defisit neraca transaksi berjalan. Ini berbahaya bagi ekonomi RI," ujarnya, Selasa (1/10).

Yustinus menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal kepada publik lewat penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK sebelum pelantikan 20 Oktober 2019 mendatang.

Lihat juga: Sri Mulyani Minta Korporasi Waspada Risiko Gagal Bayar Utang

Ia menilai pelantikan presiden memberikan harapan baru atau sebaliknya, bergantung sinyal yang disampaikan kepada publik. "Waktunya memang tidak banyak, masih ada peluang. Namun, harus segera diambil keputusan Perppu KPK ini," terang dia.

Sebab, ia melanjutkan tanpa keputusan atau sinyal baik, Indonesia akan mengalami dampak ekonomi yang parah.

"Gonjang-ganjing politik harus diselesaikan dan cara mengobati ketidakpercayaan investor ialah menciptakan regulasi yang memberi kepastian berinvestasi," katanya.

Lihat juga: Faisal Basri Ungkap 5 Modus Korupsi Lewat Bank BUMN

Selanjutnya, anggota parlemen yang baru dan Pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua untuk segera memperbaiki hal-hal yang dianggap tidak kredibel dan belum selesai. "Dengan melibatkan semua pihak, seperti ahli, pelaku usaha, dan masyarakat lainnya," imbuh Yustinus.

Diketahui, beberapa hari terakhir, wilayah Indonesia dilanda unjuk rasa yang berujung ricuh. Demo menolak rancangan undang-undang dan Undang-undang. Salah satunya, UU KPK.

Wakil Direktur Visi Integritas Emerson Yuntho menambahkan revisi UU KPK akan melemahkan KPK, sehingga iklim usaha menjadi tidak sehat, karena muncul ketidakpastian hukum, dan potensi praktik suap tumbuh subur.
[Gambas:Video CNN] (antara/bir)