Ancaman Resesi Indonesia Masih Jauh dari Nyata

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah kini sudah memasang lampu kuning terkait perlambatan ekonomi global yang terjadi di beberapa negara. Terlebih, kewaspadaan pemerintah kian tebal setelah ancaman resesi menghantui beberapa negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut perlambatan ekonomi global tentu bisa menyeret pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hanya saja, ia tak bisa memprediksi besarnya dampak tersebut terdapat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Nanti kami lihat dari statistik, nanti lihat saja di Badan Pusat Statistik (pertumbuhan ekonomi) kuartal ketiga ini. Kami akan terus mewaspadai saja," ungkap Sri Mulyani, Kamis (3/10).

Ia menyebut, belakangan ketidakpastian di dalam situasi ekonomi global kian kentara dibanding sebelumnya. Semuanya berhulu ke satu negara, yakni Amerika Serikat.

Lihat juga: Pimpinan MPR Jadi 10, Sri Mulyani Siapkan Anggaran Tambahan

Dari segi kebijakan ekonomi, perang dagang antara AS dan China seolah belum menemui titik temu. Bahkan, drama perang dagang akan meluas setelah AS berencana meningkatkan tarif impor atas produk Uni Eropa pada 18 Oktober mendatang.

Dari sisi politik, kepercayaan DPR AS terhadap Presiden AS Donald Trump kian berkurang. Lebih parah lagi, Trump terancam dimakzulkan oleh mereka. Situasi ini dianggap sebagai isu yang memang sangat besar di negara Paman Sam tersebut.

"Tentu kalau di AS sendiri besar, maka itu akan mempengaruhi sentimen dan confidence (pelaku pasar) dunia. Dampaknya memang besar ke seluruh dunia," jelas Sri Mulyani.

Di satu sisi, pemerintah memang perlu waspada. Perlambatan ekonomi global tentu akan menyeret perlambatan ekonomi. Namun, pemerintah seharusnya tidak terlalu khawatir, sebab peluang Indonesia jatuh ke dalam resesi masih kecil.

Lihat juga: Sri Mulyani Waspadai Resesi Ekonomi di Beberapa Negara

Ekonom Faisal Basri mengatakan resesi adalah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi suatu wilayah mencatat angka negatif selama dua triwulan berturut-turut. Saat ini, beberapa negara dengan ekonomi skala besar memang tengah di ambang resesi.

Ia mengutip The Washington Post yang mengatakan terdapat sembilan negara yang terancam resesi seperti Jerman, Inggris, Italia, Meksiko, Brasil, Argentina, Singapura, Korea Selatan, dan Rusia.

Ancaman resesi ini tentu akan berdampak ke pertumbuhan ekonomi global yang terus melambat. Jika sudah begitu, maka perlambatan ekonomi juga tak bisa dihindari Indonesia.

Sebab, Produk Domestik Bruto (PDB) mengandung faktor eksternal, yakni ekspor netto. Jika kinerja ekspor tak mumpuni, hal itu tentu akan menahan pertumbuhan ekonomi.
[Gambas:Video CNN]
"Pertumbuhan ekonomi China tahun ini kemungkinan di angka 6 persen dari prediksi sebelumnya 6,2 persen. Belum lagi, ada sembilan negara terancam resesi. Jadi ketika negara lain lesu, Indonesia tidak bisa up sendiri," jelas Faisal.

Meski begitu, pemerintah disebutnya tak perlu panik bahwa resesi akan mendekati Indonesia. Sebab, faktor eksternal bukanlah kontributor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) kuartal II lalu, ekspor hanya berkontribusi sebesar 17,61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun, PDB Indonesia masih bertumpu pada konsumsi dan investasi dengan porsi masing-masing sebesar 55,79 persen dan 31,25 persen terhadap PDB.

Kondisi ini berbeda dengan Singapura yang kerap digadang-gadang mengalami resesi mengingat ukuran ekspor Singapura 270 persen terhadap PDB. Makanya, dampak perlambatan ekonomi global sangat berdampak parah terhadap negara singa tersebut.

Lihat juga: Bappenas Ungkap Empat Kegagalan Kerja Jokowi Jilid I

"Jadi ancaman resesi dunia dan perang dagang, itu dampaknya kecil bagi Indonesia. Beda dengan Singapura, kalau dunia gonjang-ganjing, ia ikut gonjang-ganjing. Ekonomi dunia resesi, Indonesia tidak akan. Mungkin tidak semua orang percaya dengan saya," jelas dia.

Selain itu, ia mengatakan bahwa sektor keuangan Indonesia juga masih dangkal. Sehingga, jika memang ada krisis keuangan global, dampak ke Indonesia juga tak akan separah negara lain.

Dalam hal ini, ia mengacu pada data Bank Dunia bahwa rasio kredit terhadap PDB masih di angka 38,8 persen pada 2018 lalu. Angka ini masih lebih kecil dibanding Singapura sebesar 121,9 persen, Jerman sebesar 77,7 persen, atau rata-rata Asia Pasifik Timur sebesar 152,5 persen.

"Saat krisis keuangan global 2008 kemarin, Indonesia masih bisa cetak pertumbuhan 4,6 persen," jelas dia.

Lihat juga: Pengamat: Cegah Arus Uang Keluar, Selesaikan Kisruh Politik

Untuk menumbuhkan ekonomi, menurutnya pemerintah harus fokus pada dua komponen PDB yakni konsumsi dan investasi. Sebab, dua faktor itu berkontribusi sebesar 80 persen terhadap PDB.

Konsumsi domestik memang masih bisa ditangani, sehingga yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah investasi. Hanya saja, ongkos investasi di Indonesia tidak efisien, sehingga dampaknya ke pertumbuhan ekonomi disebut kurang 'nendang'. Hal ini, imbuh Faisal, terlihat di dalam skor Incremental Capital-Output Ratio (ICOR).

ICOR merupakan parameter yang menggambarkan besaran tambahan modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Dengan kata lain, semakin tinggi skor ICOR, artinya investasi semakin tak efisien.

Hanya saja, saat ini skor ICOR Indonesia di angka 6,3, atau lebih tinggi dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya yang di kisaran 3. Padahal, jika investasi semakin efisien, maka dampaknya ke pertumbuhan ekonomi akan lebih terasa.

Lihat juga: Sri Mulyani Nilai Wajar Buruh Tolak Iuran BPJS Kesehatan Naik

Salah satu komponen yang bikin ongkos investasi makin mahal adalah regulasi dan institusi. Jika pemerintah fokus mengurai permasalahan tersebut, maka tumbuhnya ekonomi yang lebih pesat bukan sekadar mimpi di siang bolong.

"Kalau Pak Jokowi ingin ekonomi tumbuh 6 persen, maka ICOR bisa diturunkan ke 5,4 saja. Kalau ingin pertumbuhan ekonomi bisa 7 persen, maka ICOR harus turun lagi ke kisaran 4,6 seperti masa orde baru. Kalau sudah punya ICOR yang rendah, pertumbuhan ekonomi 6 persen tinggal merem saja," pungkas dia.

Sementara itu, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengakui bahwa ancaman resesi ekonomi global sudah menjadi fokus bagi beberapa lembaga utama dunia. Bank Dunia, International Monetary Fund (IMF), dan Organization for Economic Cooperation and Development sudah merevisi pertumbuhan ekonomi tahun ini dari 2,9 persen hingga 3,3 persen menjadi 2,6 persen hingga 3,2 persen.

Perlambatan ekonomi ini tentu akan mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Ia memberi contoh, pertumbuhan ekonomi Singapura yang melemah jadi 0 persen hingga 0,1 persen di tahun ini bisa melemahkan ekspor Indonesia hingga 7,8 persen.

Lihat juga: Pindahkan Ibu Kota, Indonesia Bisa Tiru Brasil dan Pakistan

"Sejumlah negara maju bahkan tidak lepas dari ancaman ini. Indonesia, sebagai negara yang ikut terdampak ketidakpastian ekonomi global, perlu mengantisipasi ancaman resesi tersebut," jelas dia.

Hanya saja, pemerintah tak boleh hanya terpaku pada indikator ekspor semata. Menurut dia, investasi seharusnya bisa menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang optimal.

Namun, pertumbuhan investasi sejatinya bisa digenjot jika dinamika situasi sosial politik di dalam negeri juga stabil. Jika situasi politik tak menunjukkan kestabilan, maka investor akan selalu pasang sikap kuda-kuda terus terhadap Indonesia (wait and see).

Sayangnya, kondisi sosial politik Indonesia beberapa waktu terakhir disebutnya terbilang cukup dinamis. Hal ini bermula dari sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang meloloskan dan merumuskan beberapa undang-undang yang dinilai kontroversial, sehingga mengundang masyarakat turun ke jalan.

Lihat juga: Tak Bervitamin, BBPOM Ancam Tutup Usaha Minyak Goreng

Bahkan, beberapa peristiwa unjuk rasa berakhir ricuh dan mendorong sentimen negatif di dalam negeri.

"Jika pemerintah tak punya langkah antisipasi, situasi politik dalam negeri yang belum stabil hanya akan membuat Indonesia rawan terkena resesi ekonomi," pungkas dia. (glh/lav)