Pemerintah Rayu Investor dengan Kerja Sama Nonutang

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah kian gencar menawarkan potensi investasi di berbagai proyek infrastruktur ke investor dengan skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) berbentuk nonutang. Tawaran ini dilakukan demi menggenjot pertumbuhan investasi di tengah isu perlambatan ekonomi global saat ini

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan pemerintah menawarkan proyek infrastruktur karena dianggap masih menarik bagi investor. Terlebih, infrastruktur yang ditawarkan menggunakan skema PINA bervariasi.

Salah satu bentuk investasi yang ditawarkan adalah berbasis nonutang, misalnya pembiayaan ekuitas langsung (direct equity financing). Kerja sama investasi ini membuat investor bisa melakukan penyertaan saham kepada kontraktor yang melaksanakan pembangunan proyek.

Menurutnya, bentuk kerja sama ini akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak karena keuntungan merujuk pada dividen. Hal ini berbeda dengan bentuk pembiayaan utang (debt financing) yang mewajibkan pembayaran pinjaman dan bunga.

Lihat juga: Pengusaha Minta Pemerintah Tak Remehkan Defisit Neraca Dagang

Bentuk investasi dengan skema PINA lainnya, misalnya pembiayaan ke berbagai rantai pasok di sebuah proyek (customized supply chain financing). Pembiayaan ini juga tidak berbasis utang, melainkan penyertaan modal ke berbagai perusahaan yang terlibat dalam rantai pasok proyek.

"Yang kami kejar lebih banyak equity financing, jadi tidak semua perusahaan dapat kapasitas untuk menarik utang. Equity financing sebenarnya sangat menarik kalau kami bisa beri keyakinan," ujar Bambang di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (14/10).

Kendati begitu, bentuk investasi ini tak semata-mata dilakukan demi menjaga porsi utang korporasi, namun agar pasar keuangan di Indonesia semakin dalam.

Selain itu, pemerintah tetap membutuhkan aliran investasi dalam rangka mempercepat penyelesaian infrastruktur meski fokus pembangunan telah bergeser ke Sumber Daya Manusia (SDM).

Lihat juga: Pemerintah akan Sambungkan Infrastruktur dengan Pusat Ekonomi

Proyek infrastruktur yang ditawarkan memang harus berbasis komersial agar mampu menarik investor. Misalnya, pembangkit listrik, bandar udara, pelabuhan, hingga jalan tol. Kemudian, proyek pembangunan sektor industri riil, seperti manufaktur, jasa, perkebunan, pertanian, hingga pertambangan.

"Yang lebih mudah sebenarnya pembangkit listrik, bandara, pelabuhan, karena revenue (pendapatan) dalam dolar AS. Kalau jalan tol mereka harus hitung risiko kurs karena (pendapatan) tol dalam rupiah, tapi mereka yang bisa ukur risiko, biasanya langsung masuk," ungkapnya.

Bambang mengingatkan pemerintah membutuhkan investasi untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja Indonesia.

"Kami ingin tidak semua sedikit-sedikit larinya ke APBN dan (keuangan) BUMN," imbuhnya.

Lihat juga: Neraca Perdagangan RI Defisit US$160 Juta per September 2019

Per akhir 2018, skema PINA yang sudah digunakan sejak pertengahan 2017 sudah berhasil menggalang komitmen investasi sebesar US$3,3 miliar atau setara Rp47 triliun. Investasi itu mengalir ke 11 proyek jalan tol, energi terbarukan, perkebunan, serat optik, dan bandara.

Sedangkan per Oktober 2019, PINA sudah memfasilitasi komitmen investasi dengan nilai Rp52 triliun. Realisasi ini setara 61,9 persen dari target perolehan investasi melalui PINA sebesar Rp84 triliun.

Bambang pun meyakini target tahun ini bisa tercapai. Sebab, pemerintah melalui PINA tengah mengurus rencana kerja sama investasi perusahaan asal Kanada ke Tol Cikampek-Palimanan.

"Masih ada lagi beberapa yang kami targetkan sampai akhir tahun, mudah-mudahan mendekati target," pungkasnya.

(uli/sfr)