PBNU Dukung Sertifikasi Halal di Tangan Kemenag

CNN Indonesia | Jumat, 18/10/2019 12:15 WIB
PBNU Dukung Sertifikasi Halal di Tangan Kemenag Ilustrasi. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Surabaya, CNN Indonesia -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung kebijakan pemerintah terkait peralihan kewenangan menerbitkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke Kementerian Agama (Kemenag) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

"Iya (mendukung)," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, ditemui di Kantor PWNU Jatim, Surabaya, Kamis (17/10) malam.

Menurut Said, pihaknya mendukung lantaran PBNU ingin pelaksanaan sertifikasi halal pada produk itu dilakukan dengan cara yang bisa diaudit serta transparan.


"Kalau selama ini enggak bisa diaudit," kata dia.

Sebenarnya, ia tidak terlalu mempermasalahkan pihak mana yang bakal memegang wewenang itu, selama prosesnya bisa diaudit.

Namun, ia menilai jika proses penerbitan itu tak dimonopoli oleh satu pihak tertentu akan lebih baik. Ia juga mengusulkan agar sertifikat halal juga bisa diterbitkan oleh lembaga-lembaga lain yang telah memenuhi syarat.

Kendati demikian, Said mengaku tetap menghargai keputusan pemerintah yang mempercayakan wewenang itu kepada BPJPH.

"Tidak boleh monopoli, sebenarnya, mana lembaga yang sudah memenuhi syarat, boleh-boleh saja mengeluarkan sertifikat halal, sebenarnya begitu kalau menurut saya, tapi ya keputusan pemerintah Kemenag," kata dia.
[Gambas:Video CNN]
Sebagai informasi, peralihan wewenang penerbitan sertifikat halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI ke BPJPH berlaku mulai Kamis (17/10).

Hal itu sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang diundangkan oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 Oktober 2014 lalu.

"Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku lima tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan," demikian tertulis dalam UU JPH Pasal 67 ayat 1.
(frd/sfr)