Pengusaha Minta Jokowi Ganti Mendag dan Menteri BUMN
CNN Indonesia
Minggu, 20 Okt 2019 19:23 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menyatakan akan segera mengumumkan kabinet barunya Senin (21/10) besok. Terkait rencana tersebut, beberapa pengusaha memberikan masukannya.
Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simajorang meminta Jokowi mengganti kinerja menteri yang belum optimal. Catatannya, ada beberapa menteri yang belum bekerja optimal, di antaranya Kementerian Perdagangan.
"Dari sisi perdagangan, menurut hemat saya, kinerja saat ini masih kurang karena dari sisi ekspor sangat menurun, sehingga transaksi berjalan kurang seimbang," katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (20/10).
Selain itu, Sarman mengkritik kinerja Kementerian Kementerian Pertanian yang sempat gaduh dengan Kementerian Perdagangan dan Bulog terkait impor beras beberapa waktu lalu.
"Waktu itu kalau tidak salah angkanya tidak sama, sehingga kontroversi, dan sempat membuat kekhawatiran pasar. kebijakan harga pokok pangan juga tidak mengajak dunia usaha, sehingga mengkhawatirkan para pengusaha," tuturnya.
Sarman juga memberikan perhatian terhadap kinerja Kementerian BUMN. Menurutnya, lembaga itu kerap mengeluarkan kebijakan dan proyek yang dinilainya kurang cocok untuk dikerjakan, sehingga merugikan pihak swasta.
"Untuk BUMN, kita lihat belum sesuai harapan. BUMN kita malah di luar dari perkiraan, mungkin karena kebijakan yang kurang pas. Proyek- proyek yang seharusnya tidak perlu, tapi kita lihat malah diambil oleh BUMN sehingga kalangan swasta tidak kebagian proyek," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Sarman berharap, menteri BUMN pada periode kedua Jokowi nantinya lebih dapat mengambil peran sebagai penyangga stabilisasi pasar dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian.
Sektor lain yang juga mendapatkan perhatiannya adalah, usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi.
Paket Kebijakan Ekonomi
Sementara itu Ketua Komite Tetap Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bob Azzam mengatakan selain fokus pada kabinet barunya, Jokowi ke depan juga harus memperbaiki pelaksanaan semua kebijakan yang sudah diambilnya. Perbaikan diperlukan karena ia melihat sejumlah kebijakan yang diambil Jokowi untuk memperbaiki ekonomi dalam negeri masih jauh panggang dari api.
Permasalahan tersebut bisa dilihat dari pelaksanaan paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan Jokowi. Bob mengatakan dalam realisasinya, paket kebijakan ekonomi tersebut hanya tampak bagus di atas kertas.
Di lapangan, pelaksanaan paket kebijakan ekonomi masih lemah."Paket kebijakan ekonomi yang diharapkan dapat mendongkrak daya saing & pertumbuhan ekonomi nasional hanya bagus di atas kertas, tapi lemah di pelaksanaan," Kata Bob.
Ia mengatakan permasalahan tersebut diakibatkan oleh kelemahan jajaran eselon 3 dalam menerjemahkan dan melaksanakan kebijakan Jokowi. "Kelihatannya kelemahan di jajaran eselon 3 untuk menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam aturan pelaksanaan yang efektif," katanya.
(ara/agt)
Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simajorang meminta Jokowi mengganti kinerja menteri yang belum optimal. Catatannya, ada beberapa menteri yang belum bekerja optimal, di antaranya Kementerian Perdagangan.
"Dari sisi perdagangan, menurut hemat saya, kinerja saat ini masih kurang karena dari sisi ekspor sangat menurun, sehingga transaksi berjalan kurang seimbang," katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (20/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Sarman mengkritik kinerja Kementerian Kementerian Pertanian yang sempat gaduh dengan Kementerian Perdagangan dan Bulog terkait impor beras beberapa waktu lalu.
"Waktu itu kalau tidak salah angkanya tidak sama, sehingga kontroversi, dan sempat membuat kekhawatiran pasar. kebijakan harga pokok pangan juga tidak mengajak dunia usaha, sehingga mengkhawatirkan para pengusaha," tuturnya.
"Untuk BUMN, kita lihat belum sesuai harapan. BUMN kita malah di luar dari perkiraan, mungkin karena kebijakan yang kurang pas. Proyek- proyek yang seharusnya tidak perlu, tapi kita lihat malah diambil oleh BUMN sehingga kalangan swasta tidak kebagian proyek," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Sarman berharap, menteri BUMN pada periode kedua Jokowi nantinya lebih dapat mengambil peran sebagai penyangga stabilisasi pasar dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian.
Sektor lain yang juga mendapatkan perhatiannya adalah, usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi.
Paket Kebijakan Ekonomi
Sementara itu Ketua Komite Tetap Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bob Azzam mengatakan selain fokus pada kabinet barunya, Jokowi ke depan juga harus memperbaiki pelaksanaan semua kebijakan yang sudah diambilnya. Perbaikan diperlukan karena ia melihat sejumlah kebijakan yang diambil Jokowi untuk memperbaiki ekonomi dalam negeri masih jauh panggang dari api.
Permasalahan tersebut bisa dilihat dari pelaksanaan paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan Jokowi. Bob mengatakan dalam realisasinya, paket kebijakan ekonomi tersebut hanya tampak bagus di atas kertas.
Di lapangan, pelaksanaan paket kebijakan ekonomi masih lemah."Paket kebijakan ekonomi yang diharapkan dapat mendongkrak daya saing & pertumbuhan ekonomi nasional hanya bagus di atas kertas, tapi lemah di pelaksanaan," Kata Bob.
Ia mengatakan permasalahan tersebut diakibatkan oleh kelemahan jajaran eselon 3 dalam menerjemahkan dan melaksanakan kebijakan Jokowi. "Kelihatannya kelemahan di jajaran eselon 3 untuk menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam aturan pelaksanaan yang efektif," katanya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK