Pengamat Sesalkan Kenaikan Drastis Iuran BPJS Kesehatan

Christine Novita Nababan, CNN Indonesia | Rabu, 30/10/2019 18:53 WIB
Pengamat Sesalkan Kenaikan Drastis Iuran BPJS Kesehatan Ilustrasi BPJS Kesehatan. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat The Indonesian Institute (TII) Center for Public Policy Vunny Wijaya mengaku menyesalkan kebijakan pemerintah mengerek iuran BPJS Kesehatan. Menurut dia, penentuan iuran baru program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak sesuai dengan perhitungan aktuaria.

"Saya cukup menyesalkan kenaikan iuran yang drastis ini karena penyelenggara (BPJS Kesehatan) tidak konsisten dalam penyesuaian iuran yang seharusnya dilakukan dalam dua tahun, sesuai aturan, sehingga kenaikan iuran begitu besar," tutur dia dalam pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (30/10).

Padahal, ia melanjutkan masyarakat perlu beradaptasi dengan perubahan kebijakan pemerintah. Berdasarkan catatannya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan melonjak 100 persen.

Toh, defisit BPJS Kesehatan, yang disebut-sebut dikarenakan minimnya penerimaan iuran, tak bisa dihindari setiap tahunnya. Defisit BPJS Kesehatan terjadi mulai tahun pertama lembaga tersebut bersulih nama dari PT Askes (Persero).

Sementara itu, defisit program kesehatan pemerintah tidak hanya terjadi di Indonesia. Di negara lain dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan sekali pun, seperti Korea Selatan, pernah mengalami hal serupa.

"Pemerintah seharusnya dapat mengambil pelajaran dari kegagalan negara lain. Sedari awal pelaksanaan, badan penyelenggara seharusnya konsisten melaksanakan peraturan yang dibuat. Sehingga, jika defisit terjadi, maka dapat diantisipasi dengan lebih baik," imbuh Vunny.

Faskes Harus Siap

Vunny juga mengomentari pelayanan BPJS Kesehatan yang kerap tak sesuai dengan kelas yang dibayarkan peserta. Menurut dia, hal itu dikarenakan fasilitas kesehatan belum seluruhnya selaras.

Ia mencontohkan, ada kalanya pasien harus rela turun kelas perawatan karena banjir pasien. Padahal, idealnya, ketika BPJS Kesehatan dilaksanakan, fasilitas kesehatan yang akan diberikan juga harus siap. "Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kesehatan," katanya.

Kendati begitu, ia mengapresiasi langkah Kemenkes yang secara intens mengakreditasi Puskesmas demi mewujudkan sistem dan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Apalagi, sebagian besar pelayanan BPJS dilakukan oleh Puskesmas.

"Jika kenaikan iuran BPJS Kesehatan tetap dilaksanakan, saya berharap pelayanan yang didapat juga sesuai. Kementerian Sosial sebagai pemegang data peserta juga diharapkan bisa melakukan pemeriksaan data peserta penerima bantuan secara rutin, agar lebih tepat sasaran," jelasnya.

Ke depan, ia menyarankan penyelenggara JKN harus lebih mengedepankan transparansi dan berkomitmen melaksanakan reformasi dalam sistem manajemen BPJS. Kolaborasi dengan The Health Insurance Review and Assessment Service (HIRA) Korsel juga harus dilakukan secara serius, berkelanjutan. Tidak cuma berhenti pada penandatangan nota kesepahaman saja.
[Gambas:Video CNN]


(bir)