Menteri KKP Akui RI Masih Sulit Lepas dari Jerat Impor Garam

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo mengakui Indonesia masih sulit melepaskan diri dari jerat impor garam sampai saat ini. Pasalnya, pasokan garam di Indonesia tak cukup memenuhi kebutuhan industri dalam negeri baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Dari sisi kuantitas, ia menyatakan ketersediaan garam nasional tak sampai setengah dari total kebutuhan industri nasional. Hanya saja, Edhy tak menyebut pasti jumlah pasokan dan kebutuhan industri nasional sejauh ini.

"Terus terang kalau kebutuhan nasional kebutuhan Indonesia untuk melakukan produksi garam masih sangat baru setengahnya, mungkin kurang dari setengahnya," ungkap Edhy, Selasa (5/11).

Menurutnya, impor baru bisa dihentikan jika ketersediaan garam sudah sesuai dengan kebutuhan industri.

Lihat juga: Kemendag Usul Revisi Beleid Agar Garam Jadi Kebutuhan Pokok

"Pada akhirnya impor itu keterpaksaan. Bukan suatu keharusan," imbuhnya.

Edhy menyatakan agar jerat impor garam tersebut bisa dilepaskan, pihaknya sedang menyusun rencana untuk membuat data yang pasti mengenai jumlah kebutuhan garam nasional. Dengan demikian, angkanya bisa disesuaikan dengan produksi di tingkat petani.

"KKP juga akan cari jalan keluar dan Kementerian Perindustrian serta Kementerian Perdagangan akan turun bareng melihat titik-titik sentral garam," ucap Edhy.

[Gambas:Video CNN]
Menurutnya, terdapat 19 ribu-20 ribu petani garam di Indonesia. Kemudian, ada 27 ribu hektare (ha) lahan produksi garam dalam negeri.

Nantinya, KKP akan meningkatkan kualitas produksi garam agar menggunakan teknik geomembrane. Sejauh ini, terdapat 7 ribu ha yang sudah digunakan untuk memproduksi garam menggunakan teknik tersebut.

"Ini sudah menghasilkan produksi yang luar biasa. Satu ha itu menghasilkan hampir 30 persen peningkatan dan kualitas garamnya lebih putih," pungkas dia.

Lihat juga: Industri Mamin Kritis, Pengusaha Minta Kenaikan Impor Garam

(aud/agt)