Menhub Minta Sriwijaya Air dan Garuda Indonesia 'Rujuk'

CNN Indonesia
Kamis, 07 Nov 2019 17:07 WIB
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berencana memanggil Garuda Indonesia Group dan Sriwijaya Group untuk meminta mereka rujuk.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (CNN Indonesia/LB Ciputri Hutabarat)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan akan memanggil manajemen Sriwijaya Air Group dan Garuda Indonesia Group untuk meminta mereka 'rujuk'. 

"Kami akan memanggil, kami cari jalan keluar agar jangan sampai pecah kongsi," katanya seperti dikutip dari Antara, Kamis (7/11).

Sebagai informasi dalam keterangan resmi Direktur Pemeliharaan dan Layanan Garuda Indonesia Iwan Joeniarto mengatakan PT Garuda Indonesia kembali memutuskan kerja sama dengan Sriwijaya Air Group. Perusahaan pelat merah tersebut mengungkap 'bercerai' kembali karena beberapa hal yang belum diselesaikan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sriwijaya tidak lagi menjadi anggota Grup Garuda Indonesia. Hubungan Garuda dan Sriwijaya akan dilanjutkan menjadi bisnis ke bisnis," katanya.

Direktur Teknik Sriwijaya Air Romdani Ardali Adang kepada CNNIndonesia.com Kamis (7/11) ini mengatakan pecah kongsi tersebut memang berpotensi mengganggu operasional Sriwijaya Air.

"Iya layanan terganggu karena terhentinya kerja sama dengan Garuda Indonesia," ujarnya.

Gangguan sudah dirasakan oleh ratusan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis ini. Perceraian telah menyebabkan belasan penerbangan Sriwijaya Air  dibatalkan dan ditunda.

Seorang petugas bandara yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan pembatalan dan penundaan dilakukan karena ketiadaan armada Sriwijaya.  Pembatalan dan penundaan tersebut membuat ratusan penumpang terlantar.

Rini Suryati, salah seorang penumpang Sriwijaya tujuan Malang mengatakan kecewa berat dengan pembatalan tersebut.  "Kecewa berat. Saya sudah turun kereta, lanjut taksi, sampai di sini malah dibatalkan," katanya.
 
[Gambas:Video CNN] (antara/agt)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER