Mendes Abdul Halim Bantah Sri Mulyani soal Desa Fiktif

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar membantah pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait keberadaan desa fiktif. Halim mengaku melakukan penelusuran dan tak menemukan desa fiktif yang disebut Sri Mulyani.

"Karena kalau yang dimaksud fiktif itu sesuatu yang enggak ada kemudian dikucuri dana, dan dana nggak bisa dipertanggungjawabkan. Itu enggak ada (desa fiktif)," kata Halim di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (8/11).

"Karena desanya ada, penduduknya ada, pemerintahan ada, dana dikucurkan iya, pertanggungjawaban ada, pencairan juga ada, sehingga saya bingung yang namanya fiktif, namanya bagaimana," ujarnya.

Halim mengatakan pihaknya langsung bergerak memeriksa tiga desa yang disebut fiktif, yakni Desa Ulu Meraka Kecamatan Lambuya, Desa Uepai Kecamatan Uepai dan Desa Morehe Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Lihat juga: Menko Airlangga Akan Audit Aliran Dana ke Desa Fiktif

Ia mengklaim desa-desa tersebut di atas benar ada dan menerima kucuran dana desa.

"Sudah kami telusuri semua sesuai dengan tupoksinya Kemendes sudah kami telaah, dan memang kami temukan laporannya ada tahapan satu, dua, tiga. Dana desa setahun itu dievaluasi 2 kali. Pertama 20 persen, setelah selesai laporan 40 persen. Enggak akan turun itu kalau laporan enggak selesai," ujarnya.

Kakak dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin itu sudah melaporkan temuan itu kepada Sri Mulyani.

Sebelumnya, CNNIndonesia.com menelusuri dan memastikan tiga desa yang diduga fiktif itu di Kabupaten Konawe, Rabu (6/11).

Lihat juga: Eks Mendes Ungkap Modus Desa Fiktif Sedot Dana Desa

Pertama Desa Ulu Meraka. Desa itu merupakan sebuah daerah yang benar-benar tidak ada di Kecamatan Lambuya, Konawe.

Camat Lambuya Jasmin mengatakan dari 9 desa dan satu kelurahan di Kecamatan Lambuya tidak ada nama Desa Ulu Meraka. Hanya ada Desa Meraka. "Tidak ada," kata Jasmin, Rabu (6/11).

Jasmin mengaku bingung sebab undangan yang tertuju untuk Desa Ulu Meraka pernah masuk di kantornya. Surat undangan bersampul warna coklat itu bertuliskan nama lembaga Pusat Pendidikan Keuangan dan Pemerintahan Daerah (PUSDIK-PEMDA) Ditjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri. Alamat pengirim berada di Jalan Kalibaru Barat VII No 5 Kecamatan Cilincing Jakarta.

Kemudian Desa Uepai. Dari sejumlah riwayat desa-desa yang dihimpun, kefiktifan Desa Uepai lantaran daerah tersebut masih tercatat sebagai sebuah desa, padahal sudah dihapus belasan tahun lalu.

Lihat juga: 'Desa Siluman' Bukti Basis Data Milik Pemerintah Cacat

Desa Uepai dulunya masuk wilayah administrasi Kecamatan Lambuya sebagai kecamatan induk. Pada 2003 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002, tentang pembentukan kecamatan Kabupaten Kendari (kini Kabupaten Konawe), Lambuya mekar dan membentuk setidaknya beberapa kecamatan, salah satunya Kecamatan Uepai.

Saat itu, dalam wilayah Kecamatan Uepai berdiri 10 desa dan satu kelurahan. Yakni, Desa Ameroro, Tawarotebota, Olo-Oloho, Matahoalu, Langgomea, Rawua, Baruga, Amaroa, Tawamelewe, dan Anggopiu, serta Kelurahan Uepai.

Kemudian, di zaman Bupati Konawe Lukman Abunawas pada 2007 dimekarkan lagi tujuh desa: Desa Tamesandi, Humboto, Morehe, Anggawo, Kasaeda, Panggulawu, Puroda Jaya dan Tanggondipu.

Menurut Camat Uepai, Jasman, Desa Uepai sudah tidak ada sejak berubah status menjadi kelurahan. Kelurahan Uepai pada medio 2007 memekarkan sebagian wilayahnya yang kemudian bernama Desa Tanggondipu.

Lihat juga: Jokowi Perintahkan Pembuat Desa 'Siluman' Ditangkap

Terakhir Desa Morehe. Desa itu juga masuk dalam daftar desa fiktif di Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe. Data di kantor kecamatan, Desa Morehe pernah mempunyai wilayah dan juga penduduk. Penduduknya sebanyak 331 orang dengan luas wilayah 172 Ha/m2.

Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com, warga Desa Morehe ini kebanyakan sudah pindah ke desa tetangga, yakni Desa Rawua dan Desa Anggopiu.

Camat Uepai, Jasman mengatakan desa ini pernah memiliki struktur desa dan pernah melakukan kegiatan. Selain ada struktur pengurus desa, di sana juga sudah berdiri sekolah dan rumah-rumah warga semacam pondok-pondok.

Belakangan, desa ini ditiadakan karena sudah tidak ada aktivitas pemerintahan di sana. Menurut dia, warga keluar dari desa itu dengan KTP Morehe sejak 2016 karena berada di dalam area hutan lindung.
[Gambas:Video CNN] (fra/bir)