Genjot Investasi, BKPM Gandeng Polisi dan Jaksa
CNN Indonesia
Senin, 18 Nov 2019 19:27 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan akan bekerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan Agung dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membabat pihak yang menghambat investasi.
Dalam waktu dekat ini, pihaknya akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk mewujudkan kerja sama tersebut.Bahlil mengatakan kerja sama tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti perintah langsung PresidenJokoWidodo.
(ara/agt)
Dalam waktu dekat ini, pihaknya akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk mewujudkan kerja sama tersebut.Bahlil mengatakan kerja sama tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti perintah langsung PresidenJokoWidodo.
"Pak presiden perintahkan mereka, kalau ada yang menghambat investasi, langsung proses," katanya, Senin (18/11).
Menurut Bahlil, Jokowi memerintahkan pihaknya agar menggandeng ketiga instansi tersebut setelah presiden mendapatkan laporan dari BKPM ada investasi senilai Rp700 triliun dari 24 perusahaan yang hingga kini belum bisa direalisasikan karena terhambat masalah perizinan.
"Betul-betul pak presiden terhipnotis omongan kami soal Rp700 triliun. Yang ada di depan mata ini gak dieksekusi, mau cari-cari (investasi luar). Yang ada (di dalam negeri) harusnya kita eksekusi," katanya.
Selain upaya tersebut, Bahlil mengatakan agar investasi bisa mengalir deras pihaknya juga akan meminta para investor untuk membuat perjanjian yang lebih mengikat secara hukum dengan pihaknya.
Dengan efek hukum tersebut, maka pihak Kepolisian dan Kejaksaan akan dapat turut melakukan perannya dalam memangkas penghambat investasi. Permintaan tersebut berbeda dengan yang dilakukan sebelumnya.
Bahlil mengatakan selama ini dilakukan BKPM hanya sebatas melakukan nota kesepahaman (MoU) dengan investor. MoU tersebut katanya, tidak memberikan dampak besar terhadap peningkatan investasi.
"Di situ ada efek hukumnya. Kalau tidak begitu, bisa repot. Ini dibutuhkan kekompakan yang masif dari pusat sampai ke daerah harus kita lakukan," tambahnya.
Selain upaya tersebut, Bahlil mengatakan agar investasi bisa dipacu, pihaknya juga meminta para kepala dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) seluruh Indonesia untuk selalu aktif dalam melaporkan semua masalah yang menghambat investasi di daerah mereka kepada pihak-pihak berwenang setelah perjanjian rampung dilakukan.
"Penting melaporkan kalau ada investasi yang terhalang di daerah. Laporkan ke Kejaksaan Tinggi, laporkan ke Kepolisian," pungkasnya.
Bahlil mengatakan hambatan investasi di daerah saat ini masih cukup banyak. Kesimpulan didapatnya setelah berdiskusi dengan dengan 12 daerah.
"Yang pertama itu terkait dengan izin-izin dari kementerian teknis yang ruwet, seperti di kehutanan, Kementerian ESDM. Hari ini keluar peraturan menteri, besok keluar SK menteri lagi. Jadi hal itu yang kami butuh informasi," tuturnya.
[Gambas:Video CNN]
Bahlil mengatakan BKPM Pusat akan melakukan koordinasi dengan kementerian teknis untuk mengatasi masalah tersebut.
Upaya lain, membentuk tim khusus di internal BKPM yang akan merealisasikan sistem satu layanan. Salah satu tugas khusus yang diberikan ke tim tersebut memberikan layanan langsung kepada investor, seperti menjemput langsung para investor ke bandara.
"Itu akan direalisasikan 1 Januari 2020 akan dimulai. Pelayanan ini kepada teman-teman, baik investor asing maupun dalam negeri yang mau ke Jakarta untuk melakukan koordinasi dengan BKPM," tuturnya.
Untuk mendapatkan layanan tersebut, para investor cukup memberi tahu pihak BKPM tiga atau empat hari sebelum tiba di Jakarta.
"Investor ini kan raja sekarang. Kita harus melayani mereka seperti raja," pungkasnya.
Menurut Bahlil, Jokowi memerintahkan pihaknya agar menggandeng ketiga instansi tersebut setelah presiden mendapatkan laporan dari BKPM ada investasi senilai Rp700 triliun dari 24 perusahaan yang hingga kini belum bisa direalisasikan karena terhambat masalah perizinan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain upaya tersebut, Bahlil mengatakan agar investasi bisa mengalir deras pihaknya juga akan meminta para investor untuk membuat perjanjian yang lebih mengikat secara hukum dengan pihaknya.
Dengan efek hukum tersebut, maka pihak Kepolisian dan Kejaksaan akan dapat turut melakukan perannya dalam memangkas penghambat investasi. Permintaan tersebut berbeda dengan yang dilakukan sebelumnya.
Bahlil mengatakan selama ini dilakukan BKPM hanya sebatas melakukan nota kesepahaman (MoU) dengan investor. MoU tersebut katanya, tidak memberikan dampak besar terhadap peningkatan investasi.
"Penting melaporkan kalau ada investasi yang terhalang di daerah. Laporkan ke Kejaksaan Tinggi, laporkan ke Kepolisian," pungkasnya.
Bahlil mengatakan hambatan investasi di daerah saat ini masih cukup banyak. Kesimpulan didapatnya setelah berdiskusi dengan dengan 12 daerah.
"Yang pertama itu terkait dengan izin-izin dari kementerian teknis yang ruwet, seperti di kehutanan, Kementerian ESDM. Hari ini keluar peraturan menteri, besok keluar SK menteri lagi. Jadi hal itu yang kami butuh informasi," tuturnya.
[Gambas:Video CNN]
Bahlil mengatakan BKPM Pusat akan melakukan koordinasi dengan kementerian teknis untuk mengatasi masalah tersebut.
Upaya lain, membentuk tim khusus di internal BKPM yang akan merealisasikan sistem satu layanan. Salah satu tugas khusus yang diberikan ke tim tersebut memberikan layanan langsung kepada investor, seperti menjemput langsung para investor ke bandara.
"Itu akan direalisasikan 1 Januari 2020 akan dimulai. Pelayanan ini kepada teman-teman, baik investor asing maupun dalam negeri yang mau ke Jakarta untuk melakukan koordinasi dengan BKPM," tuturnya.
Untuk mendapatkan layanan tersebut, para investor cukup memberi tahu pihak BKPM tiga atau empat hari sebelum tiba di Jakarta.
"Investor ini kan raja sekarang. Kita harus melayani mereka seperti raja," pungkasnya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK