Jokowi Minta Investasi di Daerah Jangan Dipersulit

CNN Indonesia | Jumat, 15/11/2019 06:22 WIB
Jokowi Minta Investasi di Daerah Jangan Dipersulit Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay).
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para gubernur seluruh Indonesia, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/11). Ia berpesan agar pemerintah daerah (pemda) tidak mempersulit investasi.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi turut didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan dalam pertemuan itu, Jokowi meminta para kepala daerah memastikan pelaksanaan birokrasi berjalan. Selain itu, Jokowi juga meminta kepala daerah tak mempersulit pengusaha yang ingin investasi.


"Termasuk investasi, beres. Jangan dipersulit, jangan ada yang main-main. Terus, sampaikan fasilitas-fasilitas yang kita miliki itu sampai betul kepada mereka yang mau investasi," kata Ganjar usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Jokowi, kata Ganjar, berharap investasi di sejumlah daerah bisa berjalan dengan cepat. Menurutnya, kepala negara juga mengingatkan untuk meninjau kembali sejumlah peraturan daerah atau peraturan gubernur yang mengganggu.

"Pak presiden minta review (telaah kembali) perda/pergub yang mengganggu. Saya kira baik juga," ujarnya.

Namun, kata Ganjar, masalah perda sebenarnya tidak terlalu banyak mengganggu. Politikus PDI Perjuangan itu menilai hal yang mengganggu justru keputusan para bupati atau wali kota soal tata ruang yang lama ketika ada sebuah investasi masuk.

"Yang begini-begini ini kita masih harus punya seni memukul, seni dialog, seni lobi, agar mereka mau. Kalau mereka menyandera kan tidak bisa," tuturnya.
[Gambas:Video CNN]
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengatakan ada lima hal yang diperintahkan Jokowi kepada seluruh gubernur yang hadir. Khusus untuk Sumut, kata Edy, Jokowi meminta agar pembangunan kawasan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Nagaro (Meibidangro) diselesaikan.

"Nah, dengan rencananya presiden, rencananya nasional kita sinkronkan dengan rencana di daerah. Itu yang tadi kami bicarakan, saya menghadap khusus untuk membicarakan hal itu," kata Edy.
(fra/sfr)