ANALISIS

Toko Online Bulog Bisa Ancam Petani

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Kamis, 28/11/2019 14:03 WIB
Toko Online Bulog Bisa Ancam Petani Toko online pangan milik Bulog memang menawarkan harga bersaing. Namun, dikhawatirkan mengancam harga di tingkat petani. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pekan ini, Perum Bulog meluncurkan toko online untuk memasarkan produk pangan lewat PangananDotCom. Supermall pangan itu bisa diakses melalui marketplace atau e-commerce.

Tak hanya memudahkan masyarakat untuk mengakses bahan pangan, Direktur Utama Bulog Budi Waseso (Buwas) juga menargetkan aplikasi tersebut bisa menjegal aksi mafia pangan.

Pasalnya, lewat aplikasi tersebut, Bulog dan distributor produk pangan bisa memasarkan berbagai produk langsung ke konsumen dari gudangnya. Aplikasi itu juga menawarkan transparansi harga, di mana konsumen bisa langsung membandingkan harga produk sejenis.

Konsumen juga berkesempatan mendapatkan produk dengan harga miring jika produk terkait sedang didiskon.

Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com ke laman PangananDotCom, pada hari pertama peluncurannya, Rabu (27/11), terdapat 151 jenis produk yang ditawarkan oleh toko digital itu. Mayoritas produk yang dijual adalah beras.

Produk beras premium ukuran 5 Kilogram (Kg) ditawarkan mulai dari Rp52 ribu per kemasan atau Rp10.400 per Kg berkat promo diskon 29 persen. Menariknya, harga tersebut sudah termasuk ongkos kirim ke konsumen.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional per 27 November 2019, rata-rata harga beras kualitas Medium I Rp11.850 per Kg, Medium II Rp11.650 per Kg, Super I Rp13.150 per Kg, dan Super II Rp12.650 per Kg. Artinya, sebagai pembanding, harga beras per 5 Kg bisa tembus Rp56 ribu-65 ribu.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AP2TI) Dwi Andreas Santosa menilai aplikasi tersebut sekadar memudahkan konsumen untuk membeli produk pangan.
Toko Online Bulog Bisa Ancam PetaniDirektur Utama Bulog Budi Waseso saat meluncurkan Panganandotcom. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono).
Berdasarkan riset AP2TI, penggunaan aplikasi online hanya berdampak kurang dari satu persen bagi petani. Dalam hal ini, keberadaan aplikasi hanya akan memindahkan profit dari pedagang konvensional ke pedagang online. Bahkan, kehadiran berbagai diskon yang menekan harga berisiko merusak harga pasar, sehingga merugikan petani.

"Pedagang tidak akan mau rugi, kalau ingin menurunkan harga ke konsumen mereka akan menekan harga di tingkat petani," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/11).

Menurut Dwi, Buwas sebaiknya membuktikan keberadaan mafia pangan yang kerap disebut. Sebab, jika tidak terbukti, dugaan tersebut akan merugikan petani dan distributor karena mereka dipaksa untuk menekan harga demi persaingan. Padahal, harga yang ditawarkan sudah mewakili harga pasar.

Saat ini, sambung dia, margin perdagangan dan pengangkutan (MPP) beras di Indonesia berkisar 25 persen. Artinya, jika harga beras konsumen Rp10.000 ribu per kg, sekitar Rp2.500 di antaranya merupakan biaya pengepakan dan distribusi.

Angka tersebut, menurut Dwi terbilang wajar mengingat margin serupa di Vietnam dan Thailand sebutnya bisa mencapai dua kali lipat. "MPP 25 persen itu relatif ideal. Jadi mafianya di mana?," ujarnya.

Melihat beras yang ditawarkan toko digital Bulog terbilang murah, Dwi menduga beras kemasan itu berasal dari beras impor Bulog yang tidak tersalurkan. Terlebih harga beras impor memang di bawah harga beras domestik, di mana di tingkat penggilingan saja harganya sudah berkisar Rp10 ribu per kg.

"Kalau beras impor premium masuk ke pelabuhan di Indonesia harganya bisa Rp6.000 hingga Rp7.000 per kg," jelasnya.

Untuk itu, Dwi menyarankan agar harga beras yang ditawarkan aplikasi tersebut harus sesuai dengan harga pasar. Dengan demikian, kehadiran aplikasi tidak akan mengganggu harga di tingkat petani.

Dwi juga mengingatkan kapasitas beras Bulog terbatas, yaitu berkisar 2 juta ton. Jumlah itu tidak akan bisa memenuhi seluruh kebutuhan konsumsi beras masyarakat yang mencapai 30 juta ton per tahun.

"Saat ini, 90-95 persen (beras) dikuasai swasta. Bagaimana Bulog bisa mengendalikan itu?" tanyanya.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah menilai aplikasi toko digital memang akan memperpendek rantai distribusi ke konsumen. Ujung-ujungnya, konsumen bisa menerima harga pangan yang lebih murah dibandingkan yang dibeli di toko konvensional.

Kendati demikian, menurut Rusli, Bulog masih memiliki pekerjaan rumah dalam memperbaiki citra produknya. Selama ini, beras kemasan Bulog kerap dianggap berkualitas buruk dan berkutu.

Artinya, meskipun ditawarkan dengan harga murah, belum tentu masyarakat umum, terutama kelas menengah ke atas, bersedia membeli beras premium kemasan Bulog.

"Inovasi itu bagus tetapi bagaimana Bulog mem-branding lagi kalau menyediakan beras berkualitas premium yang menyasar masyarakat menengah ke atas," jelasnya.

Diskon Sementara

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaluddin Iqbal menyatakan peluncuran aplikasi merupakan bentuk inovasi perusahaan untuk menjawab perubahan zaman.

Saat ini, sejumlah produk memang ditawarkan dengan harga diskon. Diskon itu diberikan sebagai bagian dari strategi promosi mengingat aplikasi baru saja diluncurkan.


"(Diskon ini) hanya promosi bisnis biasa. Kan ada momennya. Kalau sepanjang tahun diskon namanya bukan diskon dong," tuturnya.

Di saat yang sama, Bulog juga berupaya memperbaiki citra produknya dengan mengemas berbagai merek beras premium. Selain itu, beras juga dikemas dengan kemasan vakum.

"Kemasan vakum supaya beras tidak ada kutu dan lebih awet," imbuh dia.

Terkait asal beras yang dikemas, Awaluddin menegaskan produk beras premium yang dikemas oleh Bulog berasal dari serapan beras dalam negeri bukan impor.

Ia mengingatkan beras impor Bulog merupakan penugasan dari pemerintah. Dalam hal ini, beras impor digunakan untuk cadangan beras pemerintah dan tidak bisa digunakan untuk tujuan komersial.
[Gambas:Video CNN] (bir)