Jokowi Siapkan 5 Cara Atasi Defisit Neraca Transaksi Berjalan

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan memiliki  sejumlah strategi untuk menekan defisit neraca transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD) dalam tiga sampai empat tahun ke depan. Strategi tersebut; menggunakan minyak sawit mentah (Crude Palm Oils/CPO) lebih banyak di dalam negeri dan membangun industri baterai listrik.

Strategi disampaikan kepala negara kala menemui para pendiri perusahaan nasional ternama di acara bertajuk 100 CEO Forum Kompas, Kamis (28/11).

"Berpuluh tahun agendanya menurunkan CAD, tapi tidak pernah selesai. Tetapi saya meyakini dengan transformasi ekonomi ini, saya yakin kita bisa menyelesaikannya dalam empat tahun yang namanya CAD," ucap Jokowi.


Untuk strategi pertama, Jokowi mengatakan Jokowi mengatakan saat ini pemerintah mulai menjalankan program mandatori campuran minyak nabati ke Bahan Bakar Minyak (BBM) alias biodiesel. Saat ini, pemerintah sudah berhasil mengefektifkan penggunaan B20 dan akan dilanjutkan ke tingkat yang lebih besar.

Lihat juga: Jokowi Soal Pertumbuhan Ekonomi: Jangan Terlihat Tertekan

"Nanti masuk ke B30, B50, dan B100. CPO ini kita gunakan sendiri untuk biodiesel. Target kita ke sana," ujarnya.

Ia mengatakan penggunaan CPO untuk BBM bisa membuat nilai dan volume impor dari komoditas mentah ini menurun. Penurunan diharapkan bisa menghemat devisa yang dibelanjakan ke luar negeri.

Dampak lain, program ini bisa memberi kepastian bagi petani bahwa hasil produksinya terserap. Selain itu, kebijakan juga bisa meningkatkan harga CPO di pasar internasional karena pasokan berkurang atas peralihan konsumsi nasional yang lebih besar.

Di sisi lain, penggunaan CPO yang meningkat di dalam negeri tepat diterapkan saat sentimen diskriminasi dari Uni Eropa tidak kunjung selesai. 

[Gambas:Video CNN]
"Kenapa kita harus bertarung dengan Uni Eropa gara-gara kita di-banned, ada diskriminasi produk CPO kita. Tidak, kita pakai sendiri saja," katanya.

Sementara berkaitan dengan strategi kedua, Jokowi mengatakan pemerintah tengah mempercepat pembangunan industri baterai listrik dalam dua sampai tiga tahun ke depan. Komoditas bijih mineral nikel yang sebelumnya diekspor secara mentah, per 1 Januari 2020 sudah tidak bisa dizinkan lagi.

Dengan pelarangan itu, bijih mineral nantinya harus diolah di fasilitas pemurnian alias smelter agar mendapat nilai tambah. Bila sudah berubah, barulah bijih mineral itu boleh diekspor.

Selain diekspor, orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bijih mineral nikel bisa disulap menjadi baterai listrik sehingga nilai ekspornya bakal berlipat. Jokowi mengatakan pemerintah sudah mengundang beberapa investor untuk membangun industri baterai listrik di Tanah Air.

Lihat juga: Pengamat Prediksi Ekonomi RI 2020 Cuma Tumbuh 4,8 Persen

Selain itu, Jokowi juga akan membangun industri mobil listrik agar bisa menekan kebutuhan impor BBM yang selama ini menjadi 'biang kerok' defisit neraca perdagangan. Di sisi lain, kebijakan ini membuat Indonesia bisa memiliki sarana transportasi dengan bahan bakar yang lebih ramah.

"Ini strategi bisnis negara yang kami rancang agar negara kita menjadi hub besar industri mobil listrik. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar nomor satu di dunia dan kami sudah kirim menteri untuk mendekati industri besar, seperti dari Korea, Jerman dalam rangka mengembangkan lithium baterai," jelasnya.

Selain strategi tersebut, Jokowi mengatakan agar defisit neraca transaksi berjalan bisa ditekan pemerintah juga ingin mengurangi ekspor komoditas mentah lain, misalnya batu bara. Ia ingin batu bara benar-benar dimaksimalkan penggunaannya di dalam negeri, sehingga bisa menjadi impor gas.

"Kita tidak mau lagi yang namanya bahan bakar impor mentah. Sayang, sudah setop impor barang mentah," imbuhnya.

Lihat juga: Jokowi Ancam 'Gigit' yang Halangi-halangi Setop Impor

Jokowi juga mengatakan pemerintah akan mempercepat pembangunan kawasan destinasi wisata baru yang disebut Bali baru, yaitu Mandalika, Borobudur, Manado, Danau Toba, dan Labuan Bajo. Pengembangan dilakukan untuk menambah aliran devisa dari sektor pariwisata.

Ia menargetkan para Bali baru itu selesai dibangun pada 2020 dan dilengkapi dengan berbagai kalender acara yang mampu menarik wisatawan mancanegara. "Labuan Bajo ini super premium, hati-hati jangan sampai campur aduk dengan yang menengah ke bawah. Beberapa orang saja yang boleh masuk ke Labuan Bajo dalam setahun," katanya.

Lihat juga: Menko AIrlangga Klaim Program B20 Sukses Tekan Impor Minyak

Selain itu, pemerintah juga akan gencar menarik investasi sebagai modal dari berbagai pembangunan hilirisasi industri. Untuk menarik investasi, pemerintah akan melakukan reformasi besar-besaran di bidang perizinan investasi, perpajakan, birokrasi, dan lainnya.

Semuanya dipercepat dengan kebijakan penyatuan undang-undang alias omnibus law. Tercatat, ada sekitar 74 aturan yang akan dilebur jadi satu.

"Kami harapkan UU yang baru ini memiliki kecepatan di lapangan, tapi masalah cepat atau tidaknya masih tergantung keputusan dari DPR. Apabila disetujui saya yakini akan ada perubahan yang besar dari regulasi-regulasi yang kita miliki," pungkasnya.

(uli/agt)