Menhub Budi Minta Erick Thohir Segera Tunjuk Plt Dirut Garuda

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir harus menunjuk pelaksana tugas (plt) direktur utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sesegera mungkin.

Pasalnya, jabatan itu kosong setelah Erick Thohir mengumumkan pemberhentian I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra (Ari Askhara) sebagai bos Garuda Indonesia."Tentunya iya (penunjukkan plt direktur utama Garuda Indonesia hari ini). Itu kewenangan dari pemegang saham," ucap Budi, Kamis (5/12).

Terkait siapa yang pantas menjadi pengganti Ari, Budi enggan berkomentar lebih lanjut. Ia percaya semua keputusan Kementerian BUMN sudah melalui proses diskusi yang matang.

Lihat juga: Erick Thohir Pecat Dirut Garuda Karena Selundupkan Harley

"Kalau Kementerian BUMN ambil suatu tindakan seharusnya Kementerian BUMN sebagai pemegang saham merah putih dia yang berhak mengangkat dan memberhentikan direksi," papar Budi.

Di tengah gejolak di tubuh Garuda Indonesia, sambung Budi, pihaknya optimistis operasional penerbangan perusahaan tak akan terganggu. Ia akan menugaskan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Polana B Pramesti untuk melakukan koordinasi dengan manajemen Garuda Indonesia.

"Kami akan tugaskan Dirjen Perhubungan Udara untuk berkoordinasi tentang bagaimana manajemen pengoperasian Garuda Indonesia pada hari mendatang," jelas Budi.

Ia menambahkan pihaknya akan terus mengawasi operasional Garuda Indonesia ke depannya. Pengawasan khususnya dilakukan melalui Direktur Operasi Garuda Indonesia.

Lihat juga: Kronologi Penyelundupan Harley-Davidson Dirut Garuda

"Kalau kami sebenarnya lebih banyak ke direktur operasi dan pemeliharaan," jelasnya.

Secara terpisah, Erick menyatakan bakal menunjuk Plt untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Ari. Erick juga memberi kesempatan Ari untuk mengundurkan diri daripada pencopotan secara tidak hormat.

"Langsung menunjuk pelaksana tugas (Plt). Saya harapkan individu yang terlibat mengundurkan diri daripada pencopotan tidak hormat. Itu hukum yang tidak enak dalam bermasyarakat," ujar Erick di kantor Kementerian Keuangan.

[Gambas:Video CNN] (aud/sfr)