Pemerintah Targetkan PLN Gelar RUPSLB Bulan Ini
CNN Indonesia
Selasa, 10 Des 2019 18:26 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengisyaratkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT PLN (Persero) bakal dilakukan bulan ini. Rapat pemegang saham dilakukan guna menetapkan susunan direksi baru.
"Secepatnya. Kalau bisa tahun ini," ungkap Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga, Selasa (10/12).
Arya menyatakan pihaknya dan perusahaan belum bisa memutuskan lantaran bukan hanya posisi direktur utama yang diganti, tapi juga anggota direksi lain. Dengan demikian, semua itu masih bergantung dari keputusan pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas PLN.
"Kami lihat (jadwalnya), kan masih ada direksi lain," imbuh Arya.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir telah menunjuk mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara sebagai Direktur Utama PLN. Ia menggantikan posisi Sofyan Basir yang sebelumnya duduk di jajaran teratas perusahaan.
Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bahwa Darmawan Prasodjo akan menjadi Wakil Direktur Utama PLN. Walhasil, ada dua posisi direksi yang akan berubah dalam RUPSLB nanti.
Pemerintah berharap direksi baru nantinya bisa menyelesaikan program 35 ribu megawatt (MW). Arya menyebut kelistrikan menjadi salah satu fokus utama Kementerian BUMN saat ini.
"Kan untuk mengejar energy security. Fokus kami itu kan salah satunya energy security," terang Arya.
Sebagai informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat total proyek 35 ribu MW yang sudah beroperasi secara komersial (commercial operation date/COD) baru sebesar 11 persen atau setara dengan 3.792 MW per Agustus 2019.
Sementara, pembangkit listrik yang sudah dalam tahap konstruksi sebesar 22.739 MW atau 64 persen, tahap kontrak belum konstruksi sebesar 6.923 MW atau 19 persen, tahap pengadaan sebesar 1.279 MW atau 4 persen, dan tahap perencanaan sebesar 734 MW atau 2 persen.
[Gambas:Video CNN] (aud/age)
"Secepatnya. Kalau bisa tahun ini," ungkap Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga, Selasa (10/12).
Arya menyatakan pihaknya dan perusahaan belum bisa memutuskan lantaran bukan hanya posisi direktur utama yang diganti, tapi juga anggota direksi lain. Dengan demikian, semua itu masih bergantung dari keputusan pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas PLN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah berharap direksi baru nantinya bisa menyelesaikan program 35 ribu megawatt (MW). Arya menyebut kelistrikan menjadi salah satu fokus utama Kementerian BUMN saat ini.
"Kan untuk mengejar energy security. Fokus kami itu kan salah satunya energy security," terang Arya.
Sementara, pembangkit listrik yang sudah dalam tahap konstruksi sebesar 22.739 MW atau 64 persen, tahap kontrak belum konstruksi sebesar 6.923 MW atau 19 persen, tahap pengadaan sebesar 1.279 MW atau 4 persen, dan tahap perencanaan sebesar 734 MW atau 2 persen.
[Gambas:Video CNN] (aud/age)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK