ANALISIS

Luhut, Ahok dan Pertamina Sumber 'Kekacauan'

ara, CNN Indonesia | Rabu, 11/12/2019 13:37 WIB
Luhut, Ahok dan Pertamina Sumber 'Kekacauan' Sejumlah pengamat menilai Pertamina menjadi sumber kekacauan karena banyak mafia bermain di kebijakan perusahaan tersebut. (CNN Indonesia/ Daniela Dinda)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bersuara penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi komisaris utama PT Pertamina (Persero). Ia mengatakan penunjukan dilakukan demi memperbaiki Pertamina.

Perbaikan perlu dilakukan karena menurutnya perusahaan minyak negara tersebut merupakan sumber 'kekacauan' di negeri ini. Ia mengatakan Ahok merupakan tokoh tepat untuk mengatasi 'kekacauan' tersebut.

Penilaian ia dasarkan pada karakter Ahok yang selama ini dikenal sebagai tokoh 'pendobrak'.


"Ahok itu akan sangat bagus mengawasi Pertamina. Kenapa? karena sumber kekacauan paling banyak di sana," ungkap Luhut di Jakarta, Selasa (10/12).

Kendati demikian, Luhut tidak merinci kekacauan yang dimaksudnya tersebut. Hanya saja Ekonom Bank Permata Josua Pardede mencoba membaca maksud Luhut tersebut.

Ia memperkirakan 'kekacauan ' yang dimaksud Luhut salah satunya berkaitan dengan masalah kinerja. Dari sisi makro, ia menilai kinerja Pertamina memang tidak memuaskan.

Kinerja berkaitan kemampuan mereka memasok kebutuhan minyak dalam negeri. Sampai dengan saat ini, Pertamina masih belum mampu memenuhi semua kebutuhan minyak di dalam negeri.

Menurut Josua, minimnya eksplorasi minyak menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap kinerja produksi minyak tanah air. Akibat kinerja tersebut, produksi minyak nasional  juga jatuh.

"Presiden juga sempat mengeluhkan pembangunan kilang yang ia sebutkan tersendat selama 34 tahun. Ini kan seharusnya menjadi bagian tugasnya Pertamina, supaya produksi minyak kita meningkat dan bisa mengurangi defisit migas kita juga," ungkap Josua kepada CNNIndonesia.com.

Selain produksi minyak yang loyo, Joshua juga mengatakan 'kekacauan' lain di tubuh Pertamina juga berkaitan dengan investasi. Nilai investasi di sektor pengilangan minyak (oil refinery) sampai saat ini juga tidak kunjung mengalami kemajuan.

Kondisi tersebut membuat, ketergantungan Indonesia kepada impor migas tinggi. Ketergantungan tinggi itulah yang menjadi mainan mafia di sektor migas.

"Sehingga saya pikir dari sisi kinerja, itu mungkin yang perlu didorong adalah bagaimana meningkatkan produktivitas dari minyak nasional kita ini," Ungkap Josua.

Josua mengatakan ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satunya, mendorong pengembangan beberapa energi nonminyak di Pertamina, khususnya inovasi dari energi baru terbarukan (EBT).

Ia menyebut kemajuan teknologi juga termasuk hal yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja Pertamina. Dengan mengembangkan sektor energi batubara, mineral, uap, panas, maka Pertamina dapat memiliki beberapa alternatif, dan tak bergantung penuh terhadap bahan bakar minyak.

"Itu saya pikir perlu didorong. Sehingga jangan sampai nanti kita defisit migas terus. Jadi itu yang jadi salah satu hal yang krusial. Ketergantungan pada energi fosil akan sangat berkurang, dan itu akan sangat struktural. Karena kalau ini tidak dibenahi terus kan, perekonomian kita kan akan terus berkembang, justru malah kebutuhan pada energi juga meningkat. Kalau tidak ada alternatif selain energi fosil, tentunya kita akan terus-terus aja mengimpor," tuturnya.

Cara lain, merestrukturisasi BUMN yang kini sedang dilancarkan oleh pemerintah. Namun, Josua menilai pemilihan Ahok sebagai Komisaris di Pertaminan tidak akan serta merta memperbaiki masalah tersebut.

[Gambas:Video CNN]
Menurutnya, hal yang lebih berperan adalah strategi-strategi yang ditawarkan deretan direksi seiring proses restrukturisasi tersebut.

"Harapannya ada perubahan dari Pertamina sendiri, sehingga tadi harapan kita bahwa produksi nasional minyak kita bisa kembali meningkat dan ketergantungan pada energi fosil ini bisa berkurang. PR itu yang harus dijawab oleh dewan direksi nanti. Karena kan dewan komisioner fungsinya hanya mengawasi saja, jadi yang lebih krusial menurut saya nanti dewan direksi," imbuhnya.

Josua berpendapat potensi yang seharusnya dapat diberikan oleh Pertamina sangat besar apabila di kelola dengan baik. Menurutnya, produktivitas Pertamina seharusnya dapat maju hingga mengalahkan Petronas.

"Kita bisa dibenahi lah. Pertamina kan harusnya lebih produktif ya, Petronas sendiri kan udah bisa ekspor minyak kemana-kemana, masa kita kalah? padahal dulu kita masuk dalam perkumpulan negara penghasil pengekspor migas, kita masuk ke dalam OPEC. Sekarang kita masuk ke importir, jadi ini salah satu indikasi juga," ujarnya.

Senada, Pengamat Energi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmi Radi mengaku bahwa sumber permasalahan dari Pertamina dapat dibuktikan dari kegagalan-kegagalan perseroan untuk menaikkan produksi migas dan kontribusi kecil mereka terhadap kemakmuran masyarakat.

Tak hanya itu, kinerja buruk Pertamina dalam membangun kilang minyak yang menghasilkan kenaikan nilai impor BBM, serta defisit neraca migas merupakan penyebab utama 'kekacauan' Pertamina selama bertahun-tahun.

Menurut Fahmi, 'kekacauan' yang kerap terjadi di Pertamina, seperti halnya dalam dalam membangun kilang merupakan indikasi mafia migas 'bergentayangan' di perusahaan tersebut.

"Dari berbagai masalah tersebut, itu masih mengindikasikan bahwa mafia migas itu masih bergentayangan di Pertamina. Misalnya, pembangunan kilang. Dulu waktu saya di tim anti mafia migas itu, itu menemukan suatu indikasi bahwa ada upaya-upaya sistemik dari berbagai pihak untuk mencegah pembangunan kilang minyak tadi," ungkapnya

Menurut Fahmi,  mafia migas selalu berupaya menghalangi pembangunan kilang minyak. Upaya tersebut mereka lakukan agar kebutuhan minyak dalam negeri bisa didapat dari impor. 

Dari impor itulah mereka bermain dan mencari untung. Sayang, ia tak menyebut siapa mafia yang berupaya menghalangi pembangunan kilang tersebut.

Fahmi hanya mengatakan pemerintah perlu melakukan langkah konkrit supaya mafia migas tersebut bisa dienyahkan. Langkah konkrit tersebut bisa dilakukan dengan meresrukturisasi BUMN .

"Melakukan rekstrukturisasi BUMN itu tadi ya, agar direksi dapat melakukan tugas dengan baik kemudian juga meningkatkan peran komisaris. Nah ini saya kira salah satu upaya yang barangkali bisa dilakukan untuk mendobrak tadi," tuturnya.

Fahmi menilai pengangkatan Ahok menjadi komisaris tidak akan cukup untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Pertamina. Apalagi, kalau Ahok nantinya dibiarkan kerja sendiri.

"Kalau semua permasalahan tadi semua ditumpahkan pada ahok, saya yakin Ahok tidak mampu. Nah kalau Ahok sebagai pendobrak, itu barang kali benar. Tapi itu pun harus melalui direksi kan, Ahok tetap bertindak sebagai komut, yang mengawasi," katanya.



(agt)