ANALISIS

Taji Ahok Laksanakan Titah Jokowi Sikat Mafia Migas

Yuli Yanna Fauzie, CNN Indonesia | Selasa, 10/12/2019 13:23 WIB
Taji Ahok Laksanakan Titah Jokowi Sikat Mafia Migas Jokowi memerintahkan Ahok awasi mafia migas dan subsidi BBM. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi tugas perdana kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok usai ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Tugas berkaitan dengan pengawasan penyaluran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Tugas ia berikan saat menerima Ahok dan Dirut Pertamina Nicke Widyawati di kantornya Senin (9/12) kemarin. Usai pertemuan, Ahok mengatakan tugas ini tak lepas tekad Jokowi memperbaiki defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan dan membenahi mekanisme perbaikan penyaluran subsidi BBM.

"Kami akan memonitor siapa yang sebetulnya mendapatkan subsidi. Karena selama ini kan selalu bilang habis, habis, habis," ujar Ahok di Istana Kepresidenan, Senin (9/12).


Pengamat energi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara pengawasan terhadap penyaluran subsidi BBM memang harus dilakukan Jokowi dan Pertamina. Pasalnya, disadari atau tidak oleh pemerintah dana triliunan rupiah yang digelontorkan pemerintah untuk subsidi BBM memang bocor.

Bank Dunia bahkan sempat menyebut, 70 persen subsidi BBM yang diberikan pemerintah justru dinikmati oleh masyarakat golongan mampu.

"Kalau bicara yang pantas mendapat subsidi, maka seharusnya menyasar orang yang benar-benar tidak mampu dan transportasi publik untuk penumpang dan barang, tapi yang terjadi justru ke mana-mana," ucap Marwan kepada CNNIndonesia.com.

Marwan mengatakan ada cara ampuh yang bisa digunakan Ahok untuk melaksanakan perintah Jokowi; memotong sekitar 50 persen sampai 75 persen alokasi subsidi BBM dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Misalnya, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi BBM sebesar Rp20,8 triliun pada APBN tahun ini. Maka tahun depan anggaran bisa dipotong menjadi Rp5,2 triliun sampai Rp10,4 triliun saja.

Sisa anggaran yang dipotong tersebut kata Marwan, bisa dialihkan ke program pengembangan energi baru terbarukan (EBT) seperti, menanam singkong dan tebu agar bisa disulap menjadi bio ethanol hingga membangun pabrik solar PV guna mengubah sinar matahari menjadi tenaga listrik.

"Dengan kondisi tidak tepat sasaran, maka potong saja anggarannya. Lalu, pastikan lagi bagaimana agar penerima subsidi benar-benar tepat sasaran, selama belum tepat, justru anggarannya tidak perlu sebesar sekarang," katanya.

Kendati begitu, Marwan menilai tugas menutup kebocoran subsidi BBM sejatinya bisa tidak bisa dijalankan Ahok sendirian. Menurutnya, Ahok akan bisa menjalankan tugas itu bila ada dukungan penuh dari Jokowi.

Maklum saja, kebijakan pemberian subsidi merupakan hak pemerintah, baik melalui pengalokasikan subsidi di APBN hingga penugasan kepada Pertamina. Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina tentu tidak bisa apa-apa kalau Jokowi sudah memberikan penugasan ke Pertamina.

Namun, bila ada kemauan dari Jokowi untuk memotong anggaran subsidi dan menjadikannya lebih tepat sasaran dengan sinkronisasi data, maka bisa saja subsidi tidak banyak bocor.

"Seandainya Jokowi merealisasikan janji kampanyenya (menjadikan subsidi tepat sasaran) sejak era 2014, mungkin tidak separah sekarang, apalagi kala itu tertolong penurunan harga minyak dunia, sehingga bisa hemat anggaran subsidi energi ke pembangunan industri subtitusi," katanya.

Di samping memotong anggaran, Marwan menekankan perlu kesungguhan pemerintah memberantas mafia minyak. Mafia berada di kalangan industri yang diam-diam masih terus mengimpor minyak hingga menggunakan aliran BBM bersubsidi.

"Aturannya sudah jelas, tidak boleh untuk industri besar, itu sudah ada juga sanksinya segala macam. Tinggal ditegakkan saja hukumannya, gandeng Kepolisian," tekannya.

Di sisi lain, anggaran subsidi yang dipotong bisa juga dialokasikan untuk segera menutup kurang bayar talangan subsidi pemerintah kepada Pertamina. Dengan begitu, perusahaan minyak nasional itu punya tambahan kemampuan untuk membangun kilang dan meningkatkan lifting minyak.

Sementara dengan sisa anggaran subsidi yang ada, pemerintah harus mulai membangun sistem data penerima yang lebih akurat. Caranya, manfaatkan saja digitalisasi dan sinkronisasi program kartu-kartu sakti Jokowi.

Dengan begitu, hanya pengguna kendaraan 'berkartu lah' yang punya akses membeli BBM subsidi. Begitu juga untuk pembelian elpiji tiga kilogram (kg) di masyarakat.

"Misalnya, hanya dapat berapa kali jatah dalam sebulan, pakai kartu, semua dibuat tertutup, pakai fintech juga kalau ada, jadi tinggal cari sistem saja yang lebih tepat sasaran," katanya.

Tinggal yang perlu digarisbawahi, kata Marwan, komitmen Jokowi dalam melaksanakan program pemberantasan mafia migas. Marwan mengatakan program pemberantasan mafia migas sebenarnya sudah digembar gemborkan Jokowi sebelum menjadi presiden.

Sayangnya, lima tahun berselang, hasilnya belum juga menggembirakan. Hasil kurang menggembirakan tersebut terlihat dari penurunan harga minyak belakangan ini.

Secara logika, ketika harga minyak dunia menurun, anggaran subsidi BBM akan berkurang.

Namun, yang terjadi justru berbeda. Anggaran subsidi tetap tinggi karena pemerintah membiarkan mafia mempermainkannya.

Segendang sepenarian, Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal juga melihat langkah terbaik dalam mencegah kebocoran subsidi BBM adalah memotong anggaran secara bertahap. Ia menggarisbawahi pemotongan bertahap diperlukan agar daya beli masyarakat yang tengah tertekan pelemahan ekonomi tidak semakin turun.

[Gambas:Video CNN]
"Ini harus dilakukan karena kalau tidak, pasar gelap terus ada, membuat ilegal demand terus berkembang, hasilnya terus meningkatkan defisit neraca migas," ungkapnya.

Fithra mengakui pengurangan anggaran subsidi bisa berdampak pada pembengkakan inflasi. Hasil risetnya, bila anggaran subsidi BBM dipotong sekitar 10 persen, maka ada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar Rp2 triliun dalam satu tahun dengan implikasi inflasi bulanan meningkat sekitar 0,5 persen sampai 1 persen.

"Tapi ini tidak signifikan karena terjadi dalam beberapa bulan awal saja. Angka penurunan kesejahteraan Rp2 triliun pun lebih kecil dari skenario terus mengimpor minyak yang bisa menekan perekonomian sekitar Rp5 triliun sampai Rp10 triliun," jelasnya.

"Jadi kalau head to head, ini sama-sama mengakibatkan penurunan ekonomi, tapi lebih efektif yang menurunkan subsidi dari sisi dampaknya ke tekanan terhadap ekonomi," sambungnya.

Menurutnya, langkah ini sudah paling ampuh karena bila wacana pemberantasan mafia migas disinggung, maka yang terjadi hanya akan terus menjadi wacana.

"Kenapa sulit berantas mereka? Karena mereka sangat berkaitan dengan kekuasaan, begitu-begitu saja semangatnya, yang optimal hanya cabut subsidinya," pungkasnya.

Tak Bisa Ahok Sendiri

Kendati begitu untuk melaksanakan tugas Jokowi tersebut Ahok tidak bisa sendirian. Marwan mengatakan Jokowi tetap harus membantu Ahok agar tugas yang diberikannya bisa selesai dengan baik.

Berkaitan dengan masalah pengurangan subsidi BBM misalnya, Ahok akan bisa menjalankan tugas itu bila ada dukungan penuh dari Jokowi.  Maklum saja, kebijakan pemberian subsidi merupakan hak pemerintah, baik melalui pengalokasikan subsidi di APBN hingga penugasan kepada Pertamina.

Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina tentu tidak bisa apa-apa kalau Jokowi sudah memberikan penugasan ke Pertamina.

Namun, bila ada kemauan dari Jokowi untuk memotong anggaran subsidi dan menjadikannya lebih tepat sasaran dengan sinkronisasi data, maka bisa saja subsidi tidak banyak bocor.

"Seandainya Jokowi merealisasikan janji kampanyenya (menjadikan subsidi tepat sasaran) sejak era 2014, mungkin tidak separah sekarang, apalagi kala itu tertolong penurunan harga minyak dunia, sehingga bisa hemat anggaran subsidi energi ke pembangunan industri subtitusi," katanya. (agt)