Sri Mulyani Kaji Aturan Lembaga Pengelola Dana Asing

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah mengkaji aturan pembentukan lembaga pengelola dana abadi (Sovereign Wealth Fund/SWF) sebagai sumber pembiayaan untuk proyek infrastruktur dan perumahan ke depan. Dana abadi akan berasal dari investor asing.

Saat ini, sambungnya, pemerintah tengah melihat kesesuaian aturan pembentukan lembaga pengelola dana abadi dengan aturan yang berlaku di dalam negeri. Tujuannya, agar tidak ada tumpang tindih aturan ke depan.

"Kita sedang antara menteri membahas dari segi undang-undang yang ada dan ukuran fleksibelitasnya, kita akan cari rumusan yang tepat," ungkap Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/12).

Menurutnya, lembaga pengelola dana abadi itu nantinya bisa berkedudukan seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, bila perlu kewenangan yang lebih spesifik, maka ia akan menyesuaikannya dengan aturan yang berlaku.

Lihat juga: Pemda Manggarai Keluhkan Pendapatan Taman Nasional Komodo

"Soal korporasi sama seperti kedudukan BUMN. nanti kita coba pelajari lagi supaya bisa terakomodasi," katanya.

Di sisi lain, ia mengatakan aturan pembentukan lembaga pengelola dana abadi juga akan disinkronkan dengan kebijakan penyatuan undang-undang alias omnibus law yang tengah digodok pemerintah.

"Nanti kelihatan di omnibus law-nya, merumuskan pasalnya seperti apa," imbuhnya.

Kendati begitu, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu kembali menggarisbawahi pentingnya kehadiran lembaga pengelola dana abadi ke depan. Sebab, lembaga ini diharapkan mampu menarik dan mengelola investasi asing yang ingin masuk ke Indonesia.

Lihat juga: Jokowi Titahkan Menterinya Kerek Nilai Jual Produk Pertanian

"Tujuannya supaya kita bisa menarik dana investasi yang mau masuk ke Indonesia, namun dia ingin ada perantaranya. Beberapa (pihak) punya ketertarikan untuk join," tuturnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani pernah menyatakan bahwa The Japan Bank for International Cooperation (JBIC) tertarik mengalirkan dana investasi untuk bidang infrastruktur di Indonesia. Bahkan, lembaga keuangan dan pemberi kredit dari Jepang itu sudah menyatakan minatnya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pokoknya kebutuhan investasi di Indonesia yang besar, mereka anggap sebagai salah satu negara prioritas dan destinasi (investasi)," katanya.

Hanya saja, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu masih enggan memberi rincian proyek yang sekiranya akan mendapat aliran dana dari JBIC. Begitu pula dengan besaran kucuran dana yang akan diberikan.

Lihat juga: Menteri ESDM Minta Dirut PLN Kebut Proyek 35 Ribu MW

Senada, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan mereka akan masuk dalam bentuk pengelolaan dana abadi. Pemerintah pun sudah menyiapkan daftar proyek infrastruktur yang sekiranya bisa ditawarkan ke JBIC.

Salah satunya dengan membangun energi hijau seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kalimantan dan Papua.

[Gambas:Video CNN] (uli/age)