Jokowi Perintahkan Luhut-Bahlil 'Sedot' Investor Baja ke RI

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menarik investor besi baja agar mau membangun pabrik di Indonesia. Begitu pula dengan investor di industri petrokimia dan kimia dasar.

Kepala negara ingin 'duet' Luhut-Bahlil berhasil karena tidak tahan dengan tingginya realisasi impor Indonesia. Khususnya impor bahan baku dan bahan penolong, seperti besi baja dan petrokimia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor besi baja mencapai US$8,6 miliar pada Januari-Oktoberi 2019. Sementara impor petrokimia dan kimia dasar senilai US$4,9 miliar pada periode yang sama.

Sedangkan porsi impor bahan baku dan bahan penolong mencapai 74,06 persen dari total impor Indonesia. Sisanya, impor barang modal 16,65 persen dan barang konsumsi 9,92 persen.

Lihat juga: Pebisnis Minta ESDM Kaji Ulang Harga Acuan Batu Bara Domestik

"Saya minta peluang investasi industri substitusi impor harus dibuka lebar, besi baja dan petrokimia, itu harus betul-betul dibuka karena merupakan subtitusi impor. Tolong ini jadi catatan BKPM dan Menko Kemaritiman dan Investasi," ujar Jokowi dalam rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (11/12).

Orang nomor satu di Indonesia itu ingin agar peluang investasi benar-benar dibuka, sehingga industri di sektor tersebut bisa tumbuh. Hal ini sejatinya bukan hanya demi mengurangi impor, namun turut membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

"Fokus ke depan adalah menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap positif dan menekan defisit transaksi berjalan serta memperbesar surplus perdagangan. Tapi membuka lapangan kerja yang cukup besar, itu perlu kita kejar," katanya.

Ia ingin investasi dan industri besi baja serta petrokimia mampu membuat produk nasional terpenuhi oleh bahan baku sendiri. Dengan begitu, target optimalisasi penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bisa terpenuhi.

Lihat juga: UNDP Sebut Indek Pembangunan Manusia RI Era Jokowi Tinggi

Di sisi lain, ia turut mengingatkan Menteri BUMN Erick Thohir agar bisa memastikan kesiapan PT Pertamina (Persero) dalam mengimplementasikan program mandatori B30. Sebab, program ini juga dirancang pemerintah guna menekan impor di bidang minyak dan gas.

"Saya tadi mendengar dari Pak Menteri BUMN bulan ini sudah kita mulai untuk B30 ya," katanya.

[Gambas:Video CNN] (uli/age)