Mengintip Potensi Natuna yang Jadi Rebutan RI-China

Jakarta, CNN Indonesia -- Polemik masuknya kapal-kapal milik nelayan China ke perairan Natuna di Kepulauan Riau kembali menjadi sorotan publik. Sebab, kapal-kapal itu tak sekadar masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia tetapi juga menangkap ikan secara ilegal dengan perlindungan penjaga kapal (coast guard).

Data sistem pemantauan bertajuk Skylight yang diperoleh CNNIndonesia.com mencatat jumlah kapal asing yang masuk ke perairan Natuna bisa mencapai seribu per hari. Berdasarkan sampel yang dilakukan pada tahun lalu, jumlah kapal asing yang masuk mencapai 1.647 kapal per hari pada April, 810 kapal di Mei, 580 kapal di Juni, dan 768 kapal di Juli.

Bila merujuk pada ketentuan wilayah, aktivitas kapal-kapal asing di perairan Natuna merupakan perbuatan yang melanggar aturan. Sebab, Konvensi Hukum Laut Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) sejatinya sudah menetapkan perairan Natuna sebagai Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.

Atas dasar ini, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri sempat melempar nota protes kepada China, salah satu negara yang kapal nelayannya masuk ke perairan Natuna. Namun, China mengklaim hal ini tidak melanggar hukum karena perairan Natuna merupakan bagian dari kawasan Laut China Selatan yang sah, meski ada Konvensi PBB.

Lihat juga: BKPM Yakin Persoalan Natuna Tak Berimbas ke Investasi China

Sementara Malaysia, tak pikir panjang untuk mendaftarkan sengketa wilayah di Laut China Selatan kepada PBB pada Desember 2019 lalu. Secara total sengketa di kawasan itu melibatkan China, Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Indonesia.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengatakan Natuna memang jadi rebutan banyak negara karena potensi sumber daya laut yang menggiurkan.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, perairan Natuna memiliki potensi ikan pelagis mencapai 327.976 ton, ikan demersal 159.700 ton, cumi-cumi 23.499 ton, rajungan 9.711 ton, kepiting 2.318 ton, dan lobster 1.421 ton per tahun. Kemudian, juga ada potensi ikan kerapu, tongkol, teri, tenggiri, ekor kunin, udang putih, dan lainnya. 

Selain itu, dari sisi wilayah, kawasan ini menjadi yang paling strategis dari perbatasan beberapa negara yang bersengketa.

Lihat juga: Demi Natuna, Luhut Sebut RI Bakal Beli Kapal Penjaga

"Kalau secara ekonomi sebenarnya Arafura yang paling kaya di Indonesia, tapi China tidak ada akses ke sana, tidak punya pilihan, jadi lebih memilih Natuna," ucap Yugi kepada CNNIndonesia.com, Senin (6/1).

Kendati begitu, ia melihat potensi sumber daya laut ini sejatinya tetap tidak akan maksimal dirasakan Indonesia bila sengketa antara negara terus terjadi. Pada akhirnya, masing-masing negara juga tidak bisa menikmati kekayaan alam Natuna, terlebih bila tidak kunjung ada kesepakatan.

Untuk itu, hal yang perlu dilakukan memang segera menyelesaikan masalah hak perairan Natuna. Indonesia, katanya, bisa lebih dahulu memanfaatkan jalur diplomasi untuk menyelesaikan sengketa kedua negara.

"Tentu jangan sampai masalah ini nantinya seperti hubungan China dengan Amerika Serikat, yang sampai perang dagang, itu akan merugikan, maka lebih baik dengan cara diplomasi," ungkapnya.

Lihat juga: Menteri KKP Edhy Prabowo Klaim Tangkap Tiga Kapal di Natuna

Ia menilai bila hubungan kedua negara seperti AS-China saat ini, kedua negara akan merugi. Sebab, keduanya merupakan mitra ekonomi di berbagai bidang, mulai dari perdagangan hingga investasi.

"Makanya lebih baik dicari betul jalan melalui diplomasi, kerahkan orang Indonesia yang punya hubungan baik dengan petinggi di sana (China), lalu libatkan arbitrase internasional sebagai penengah dan bisa diterima oleh semua pihak, termasuk negara-negara lain (yang ikut bersengketa)," katanya.

Di sisi lain, Yugi menilai pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan jalur diplomasi, namun turut menambah kehadiran nelayan Indonesia dan fasilitasnya di perairan Natuna. Hal ini, katanya, bisa membantu penyelesaian konflik dengan jalur-jalur non militer.

Setidaknya, sambung Yugi, kehadiran nelayan Indonesia yang melakukan aktivitas perikanan di sana bisa mencerminkan pemanfaatan negara atas kepemilikannya. Kendati begitu, mengingat besarnya ombak di Natuna, maka para nelayan pun perlu bantuan tangan pemerintah, misalnya dalam pengadaan kapal dan fasilitas rantai pasok ikan tangkapan dari Natuna.

Lihat juga: Luhut Sebut Uni Emirat Arab Akan Guyur RI Investasi Rp280 T

Tak Pengaruhi Hubungan Ekonomi

Sementara, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus melihat polemik di Natuna sejatinya tidak berdampak besar bagi ekonomi Indonesia dengan negara-negara yang bersengketa. Khususnya dengan China.

Sebab, ia menilai kedua negara sejatinya sudah cukup dewasa dalam mengelola hubungan ekonomi, sehingga apa yang terjadi pada masalah batas negara tidak akan rela mengorbankan kepentingan ekonomi masing-masing. Menurutnya, Indonesia tidak akan terlalu  'ngotot' dengan China karena ada kepentingan investasi.

Begitu pula dengan China, sebab bagaimana pun Indonesia masih menjadi negara yang prospektif untuk pasar tujuan ekspor barang-barang asal Negeri Tirai Bambu. Dengan begitu, menurut Heri, China juga tidak akan rela memberikan tekanan tinggi ke Indonesia yang berujung pada penurunan potensi pasar mereka.

"Kedua negara tidak akan rela bila kegiatan ekonomi masing-masing jadi terpengaruh, sehingga potensi ketegangan lebih lanjut rasanya minim terjadi. Apalagi kalau dikhawatirkan jadi setegang AS-China, rasanya tidak karena keduanya saling membutuhkan," ujar Heri.

Lihat juga: Suap Perindo, KKP Klaim Tak Tahu Izin Impor Diselewengkan

Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), China memang memiliki peranan penting bagi Indonesia. Hal ini tercermin dari derasnya realisasi investasi dari negara yang dipimpin Presiden Xi Jinping ke Tanah Air.

Pada 2019 misalnya, China masuk dalam posisi tiga besar negara yang getol mengalirkan investasi ke dalam negeri. Tercatat, dana yang mengalir ke Indonesia mencapai US$3,31 miliar melalui 1.888 proyek.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan tengah gencar menawarkan berbagai proyek investasi di bidang infrastruktur kepada China. Salah satunya melalui kerja sama The Belt and Road Initiative atau Jalur Sutra Modern.

"Indonesia butuh investasi, jadi umpamanya kita tolak impor China, nanti ada efek retaliasi dan China tidak mau investasi ke sini. Ini tentu tidak akan dilakukan, apalagi sedang butuh investasi dari sana ketika negara-negara di barat lebih tidak bisa diandalkan pada kondisi ekonomi saat ini," terangnya.

Lihat juga: Luhut Pede Ketegangan AS-Iran Tak Ganggu Ekonomi RI

Di sisi lain, menurut Heri, China pun tidak akan terlalu keras mengingat Indonesia bisa menjadi pendongkrak penyerapan industri di tengah berkonflik dengan Presiden AS Donald Trump.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) setidaknya impor produk-produk China ke Indonesia mencapai 29,68 persen dari total impor nonmigas pada November 2019. Realisasi impor China ke Indonesia mencapai US$4,19 miliar pada bulan yang sama atau meningkat 5,72 persen dari Oktober 2019.

Sementara, akumulasi nilai impor China ke Indonesia mencapai US$40,5 miliar pada Januari-November 2019. Jumlah ini menempatkan China sebagai negara dengan impor terbesar di Indonesia, diikuti Jepang, Thailand, dan Singapura.

"Indonesia negara yang penting untuk mereka, hampir 30 persen produk mereka diimpor ke sini. Kalau berkurang, tentu China juga tidak rela, hubungan jadi terganggu, pasar berkurang, apalagi sekarang sudah kehilangan pasar dari AS," jelasnya.

Untuk itu, menurutnya, kedua negara akan memilih menyelesaikan konflik melalui jalur diplomasi dibandingkan militer.

[Gambas:Video CNN] (sfr)