Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menuturkan pihaknya akan mengecek terlebih dahulu anggaran yang dimiliki Kementerian Pertahanan. Ini khususnya alokasi untuk pertahanan dan peralatan perang.
"Nanti kami lihat kebutuhan. Ini kan baru awal tahun. Pagu Kementerian Pertahanan kan banyak, kalau kurang atau tidak cukup (untuk beli kapan ocean going bisa ditambah dari Kementerian Keuangan)," ujar Askolani, Selasa (7/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggaran untuk Kementerian Pertahanan tahun ini menjadi yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Lihat saja, pada 2015 kementerian itu hanya mendapatkan alokasi sebesar Rp101,62 triliun, kemudian 2016 sebesar Rp102 triliun, 2017 sebesar Rp108 triliun, 2018 sebesar Rp107,7 triliun, dan 2019 sebesar Rp108,4 triliun.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan Indonesia akan membeli kapal jenis pelayaran samudera (ocean going) berukuran 138 meter-140 meter demi menambah keamanan di Natuna.
"Itu urusan Menteri Pertahanan (Prabowo). (Kapal ocean going) belum pernah punya sejak republik ini merdeka. Jadi dengan Pak Prabowo ini ingin membeli dengan ukuran 138 meter-140 meter," pungkas Luhut.
Indonesia dan China kini sedang memiliki konflik terkait perairan Natuna. Indonesia telah melayangkan nota protes kepada China terkait kapal ikan memasuki perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Kementerian Luar Negeri menyatakan telah memanggil Duta Besar China di Jakarta untuk menyampaikan protes tersebut.
China sebelumnya diduga melanggar ZEE Indonesia, termasuk kegiatan IUU fishing, dan pelanggaran kedaulatan oleh coast guard atau RRT di perairan Natuna. Indonesia menegaskan tidak akan pernah mengakui 9 dash-line RRT karena penarikan garis tersebut bertentangan dengan UNCLOS sebagaimana diputuskan melalui Ruling Tribunal UNCLOS tahun 2016.
[Gambas:Video CNN] (aud/age)