Pengamat Dorong Asabri Segera Bergabung ke BPJS TK

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Asabri (Persero) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) diharapkan segera bergabung untuk memperbaiki pengelolaan keuangan dan pengawasan internal perusahaan.

Dikutip dari Antara, Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo mengungkap kegagalan Asabri dalam menempatkan investasi hanya bisa diselesaikan pemerintah tanpa jalur antarbisnis. Pasalnya, Asabri merupakan perusahaan asuransi sosial bersifat wajib bukan asuransi privat atau komersil.

Sehingga, tidak memungkinkan Asabri untuk mendapat investor strategis yang dapat menutupi kebutuhan pendanaan. Sehingga, penggabungan Asabri dengan BPJS TK lebih cepat dari peta jalan yang disiapkan pada 2029 menjadi opsi penyelesaian masalah.

Skema ini dianggap lebih mudah, karena penggabungan dua badan pemerintah ini bisa dilakukan tanpa proses likuidasi.

Lihat juga: BPK Cium Permasalahan Asabri Sejak 2016

"Hanya perlu kajian lebih detail, karena sudah ada peta jalan (road map) untuk masuknya Asabri ke BPJS TK. Jadi, hanya mempersingkat waktu dari rencana sebelumnya pada 2029," ujarnya, Selasa (14/1).

Menurut Irvan, pengawasan Asabri harus lebih ketat karena perusahaan tersebut mengelola dana premi yang besar. Apalagi, kebijakan penempatan investasi Asabri juga disalurkan ke instrumen saham yang perlu tata kelola objektif untuk memitigasi risiko penurunan nilai.

Irvan menambahkan sambil menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pemerintah harus mengungkapkan aktor intelektual yang membuat Asabri merugi karena gagal dalam penempatan investasi.

"Saat ini, masalah Asabri harus dicari aktor intelektualnya dan dia harus mengembalikan dana investasi dari Asabri. Mau tidak mau harus begitu. Karena pemerintah tidak mungkin memberikan bailout (dana talangan) sesuai amanat di Undang-Undang PPKSK. Dicari investor strategis juga tidak bisa karena itu asuransi sosial," ujar dia.

Lihat juga: Membaca Kesehatan Asabri dari Laporan Keuangan

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan dugaan korupsi di Asabri lebih dari Rp10 triliun. Mahfud ingin persoalan ini segera diproses secara hukum agar kebenaran dan kejelasan kasus dana pensiun TNI terungkap. Apalagi ada uang prajurit dan tentara yang telah mengabdi di Asabri.

"Mungkin tidak kalah fantastis dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp10 triliun," katanya di Jakarta, akhir pekan lalu (10/1).

Seperti halnya dengan masalah di PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Asabri juga menempatkan portofolio investasi pada saham yang harganya anjlok, sehingga terjadi depresiasi nilai aset secara drastis milik perusahaan.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo mengungkapkan kementeriannya masih bersama-sama Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sedang mengkaji akar masalah kegagalan investasi dan nilai kerugian yang diderita Asabri.

Lihat juga: Mengenal Asabri, Asuransi Khusus Prajurit TNI dan Polri

"Belum tahu. Kami baru ingin teliti dulu kejadiannya seperti apa, dan lose (rugi) berapa," ujarnya.

Manajemen Asabri membantah sejumlah pemberitaan yang beredar seperti dugaan korupsi di tubuh perusahaan. Manajemen menegaskan kegiatan operasional terutama proses penerimaan premi, proses pelayanan, dan proses pembayaran klaim berjalan dengan normal dan baik.

"Asabri dapat memenuhi semua pengajuan klaim tepat pada waktunya," klaim perseroan dalam pernyataan resmi, dikutip Senin (13/1).

Manajemen mengungkap telah melakukan penempatan investasi dengan mengedepankan kepentingan perusahaan sesuai dengan kondisi yang dihadapi.
[Gambas:Video CNN] (age/bir)