Jokowi Incar 'Orang Kaya' Jadi Turis di Labuan Bajo Tahun Ini

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengincar para 'orang kaya' untuk menjadi wisatawan utama di kawasan wisata Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini sejalan dengan penetapan Labuan Bajo sebagai wisata kelas premium mulai tahun ini.

"Kami memang ingin agar segmen pasar wisatawan yang hadir di sini adalah yang pengeluarannya lebih besar dari wisatawan kebanyakan," ucap Jokowi saat melangsungkan kunjungan kerja ke Labuan Bajo, Senin (20/1).

Untuk memenuhi target tersebut, Jokowi ingin ada pembenahan secara struktural pada kawasan wisata Labuan Bajo. Tujuannya, agar destinasi wisata ini semakin menarik di mata wisatawan kaya.

Pembenahan, kata kepala negara, perlu dilakukan pada lima zona. Mulai dari Bukit Pramuka, Kampung Air, pelabuhan peti kemas dan dermaga penumpang, Kawasan Marina, hingga zona Kampung Ujung.

Lihat juga: Jokowi Poles Bandara Komodo Hingga Labuan Bajo Demi KTT G20

"Perlu sekali melakukan integrasi baik yang berkaitan dengan kerapian, kebersihan, kenyamanan, dan keamanan bagi para wisatawan. Lima zona ini menjadi generator penggerak pembangunan kawasan serta pusat aktivitas masyarakat di Labuan Bajo," katanya.

Selain pembenahan lima zona, mantan gubernur DKI Jakarta itu menilai masih ada infrastruktur yang perlu ditingkatkan kapasitasnya. Misalnya, terminal Bandara Komodo, baik dari sisi terminal maupun landasan pacu.

Ia mengatakan hal ini perlu dilakukan karena perkembangan Labuan Bajo ke depan tentu akan membuat jumlah wisatawan terus meningkat. Di sisi lain, kualitas perlu ditingkatkan karena wisatawan kebanyakan akan berasal dari mancanegara.

Kemudian, Jokowi juga ingin ada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Labuan Bajo, baik dari sisi keahlian maupun keterampilan. Sebab, ia ingin industri pariwisata di kawasan itu tidak hanya berkembang, namun juga memiliki standar internasional.

Lihat juga: Changi Bakal Kelola Pengembangan Bandara Komodo

Kendati begitu, ia tetap menggarisbawahi agar sumber daya lokal tetap menjadi prioritas, termasuk dari segi pendayagunaan para usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pengrajin. Ia pun ingin ada lembaga pengembang produk usaha kecil dari sisi pengemasan, desain, dan lainnya.

"Kami harapkan nantinya tenun, kopi, kerajinan, makanan khas betul-betul bisa tumbuh dan seiring dengan itu juga atraksi budaya lokal, kesenian daerah juga harus semakin hidup dan menghidupkan area yang ada di Labuan Bajo," tuturnya.

Lalu, persoalan sampah dan ketersediaan air baku juga jadi perhatian orang nomor satu di Indonesia itu. Ia ingin ada sistem pengolahan sampah yang terintegrasi dan penyediaan air baku dengan jumlah mencukupi.

Khusus sampah, ia ingin ada skema yang tepat pada pengolahan sampah darat maupun laut. Terkait hal ini, Jokowi pun sempat memerintahkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar untuk saling berkoordinasi.

[Gambas:Video CNN]

Tak ketinggalan, mantan wali kota Solo itu juga meminta agar persoalan evakuasi dan keamanan kawasan wisata dari bencana dapat ditanggulangi sedini mungkin. Ia pun memerintahkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menjamin keamanan wisatawan.

"Paling tidak kalau mereka melihat di sini ada SAR, ada BNPB rasa aman dan nyaman akan muncul karena memang bisa lihat kesiapan dalam mengatasi hal-hal seperti itu," tuturnya.

Bila semua itu sudah dilakukan, barulah persoalan promosi menjadi hal yang perlu dikerjakan. "Termasuk digelarnya event-event internasional yang menarik para wisatawan agar datang ke Labuan Bajo," ujarnya.

Di sisi lain, Jokowi juga memberi pesan khusus kepada Gubernur NTT Viktor Laiskodat dan Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula agar bisa melakukan sinkronisasi hukum adat dan nasional pada minat-minat investasi yang mungkin mengalir ke Labuan Bajo. Termasuk soal penyelesaian masalah tanah sengketa di Labuan Bajo.

"Jadi betul-betul diselaraskan antara hukum adat yang ada dengan hukum positif yang kita miliki," pungkasnya.

Lihat juga: Bukan Cuma Indonesia, Dunia Pun 'Tenggelam' Dalam Utang

(uli/sfr)