Senyum Sri Mulyani Respons Surat SBY Terkait Jiwasraya

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya melempar senyum kepada awak media saat ditanya tanggapannya terkait pernyataan mantan presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhyono (SBY) yang menyinggung masalah PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Ani, panggilan akrab Sri Mulyani, tak berkomentar sedikit pun. Ia berjalan menuju mobil dinasnya usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/1).

Sebelumnya, SBY mengaku dijadikan salah satu tokoh yang ditargetkan untuk dijatuhkan dalam usulan pembentukan panitia khusus (pansus) Jiwasraya. Informasi itu ia unggah di laman Facebook-nya dengan tajuk 'Penyelesaian Kasus Jiwasraya Akan Selamatkan Negara dari Krisis yang Lebih Besar.'

Menurut informasi yang diperolehnya, di kalangan DPR mulai membicarakan desakan untuk membentuk pansus agar kasus Jiwasraya segera diselidiki dan diselesaikan. Katanya, mereka yang menggebu-gebu membuat pansus berasal dari partai koalisi.

Lihat juga: Erick Thohir Tanggapi Surat SBY Terkait Kasus Jiwasraya

"Ketika saya gali lebih lanjut mengapa ada pihak yang semula ingin ada pansus, saya lebih terperanjat lagi. Alasannya sungguh membuat saya geleng kepala," tulis SBY.

Menurut SBY, rencana pembentukan pansus sebenarnya bertujuan untuk menjatuhkan sejumlah tokoh. Mereka adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Sri Mulyani.

"Ada yang 'dibidik dan harus jatuh' dalam kasus Jiwasraya ini. Menteri BUMN yang lama, Rini Soemarno harus kena. Menteri yang sekarang Erick Thohir harus diganti. Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Presiden Jokowi juga harus dikaitkan," kata SBY.

Lihat juga: Jokowi Curhat Inklusi Keuangan RI Rendah di Depan OJK dan BI

Diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan ada dugaan korupsi di tubuh Jiwasraya. Sejauh ini, lembaga itu telah menangkap lima orang tersangka terkait dugaan korupsi tersebut.

Mereka adalah mantan direktur utama Hendrisman Rahim, mantan kepala investasi dan divisi keuangan Jiwasraya Syahmirwan dan, mantan direktur keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo.

Kemudian, direktur utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro dan presiden komisaris PT Trada Alam Mineral Heru Hidayat.

Lihat juga: 100 Hari Jokowi-Ma'ruf Menjabat, Beban Masyarakat Kian Berat

Kejagung memproyeksi kerugian negara akibat korupsi di Jiwasraya sebesar Rp13,7 triliun. Namun, angka itu berpotensi meningkat seiring dengan pemeriksaan yang masih berlanjut.

Jiwasraya sendiri saat ini tengah mengalami masalah likuiditas karena nilai portofolio investasinya yang terus menurun. Alhasil, Jiwasraya memutuskan untuk menunda pembayaran klaim nasabah sebesar Rp802 miliar untuk produk saving plan pada Oktober 2018 lalu.

Berdasarkan catatan keuangan manajemen, ekuitas Jiwasraya negatif sebesar Rp10,24 triliun dan defisit sebesar Rp15,83 triliun pada 2018. Keuangannya semakin memburuk pada September 2019 dengan mencatat ekuitas negatif sebesar Rp23,92 triliun.

[Gambas:Video CNN]

(aud/bir)