Biro Umrah Berpotensi Rugi Rp1,6 T Karena Larangan Arab Saudi
CNN Indonesia
Kamis, 27 Feb 2020 14:09 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Biro perjalanan umrah berpotensi rugi hingga Rp1,6 triliun per bulan karena larangan umrah sementara oleh Pemerintah Arab Saudi. Larangan sementara itu dikeluarkan untuk mencegah penyebaran wabah virus corona.
Perhitungan kerugian itu berasal dari informasi Sekretaris Jenderal Asosiasi Muslim Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Amphuri) Firman M Nur yang menyebut rata-rata jamaah umrah asal Indonesia sekitar 80 ribu per bulan. Sementara, biaya standar perjalanan umrah yang ditetapkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) adalah Rp20 juta per jemaah.
Menurut Firman, biro perjalanan umrah telah membayar kewajiban mereka sejak dua bulan sebelum keberangkatan.
"Kami sebagai PPU sudah persiapan 60 hari sebelumnya untuk reservasi tiket, deposit, bahkan H-30 hampir semua pembiayaan tersebut sudah kami bayarkan ke pihak ketiga," kata Firman kepada CNNIndonesia.com, Kamis (27/2).
Ia menyebut antrean umrah dari Indonesia sedang dalam kategori tinggi. Sebab antrean umrah sudah penuh hingga akhir Maret 2020.
Dia bilang seharusnya kejadian ini masuk ke dalam kategori keadaan kahar (force majeur). Sehingga, seharusnya, pihak ketiga bisa mengembalikan (refund) uang jemaah yang batal berangkat.
"Kalau yang sudah bayar, kami akan negosiasi hotel, airlines, dan sebagainya agar bisa cukup dimengerti, bisa refund. Sehingga dana itu bisa kembali pada yang berhak," ujar Firman.
Senada dengan Firman, Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) Baluki Ahmad khawatir jamaah dan penyelenggara ibadah umroh akan merugi karena pembatasan sementara visa umrah oleh Arab Saudi.
"Yang jelas ketika enggak bisa berangkat. Secara kerugian (ada) materiil dan moril, antara penyelenggara dan jamaah," kata Baluki secara terpisah.
Menurut Baluki, pihak operator umrah pasti sudah mengeluarkan pelbagai komponen biaya untuk menyiapkan kebutuhan para jamaah untuk menjalani ibadah umrah.
Ia pun tak yakin otoritas Arab Saudi mau mengembalikan pelbagai komponen biaya yang sudah dibayarkan tersebut.
"Kan enggak mungkin, apakah Saudi akan mau me-refund hotel yang sudah dibayar? Penerbangan juga gitu. Apakah vendor lain juga gitu? Ini masih ke mana ujungnya?" kata dia.
[Gambas:Video CNN]
Baluki sendiri mengaku belum mendapatkan informasi yang rinci terkait penghentian sementara visa umrah dari Kemenag. Hari ini, ia akan menggelar rapat koordinasi untuk membahas upaya yang bisa dilakukan selanjutnya.
"Kami hari ini di Himpuh akan rapat terbatas prosedural langkah-langkahnya harus apa," tuturnya.
(rzr/sfr)
Perhitungan kerugian itu berasal dari informasi Sekretaris Jenderal Asosiasi Muslim Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Amphuri) Firman M Nur yang menyebut rata-rata jamaah umrah asal Indonesia sekitar 80 ribu per bulan. Sementara, biaya standar perjalanan umrah yang ditetapkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) adalah Rp20 juta per jemaah.
Menurut Firman, biro perjalanan umrah telah membayar kewajiban mereka sejak dua bulan sebelum keberangkatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau yang sudah bayar, kami akan negosiasi hotel, airlines, dan sebagainya agar bisa cukup dimengerti, bisa refund. Sehingga dana itu bisa kembali pada yang berhak," ujar Firman.
Senada dengan Firman, Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) Baluki Ahmad khawatir jamaah dan penyelenggara ibadah umroh akan merugi karena pembatasan sementara visa umrah oleh Arab Saudi.
Menurut Baluki, pihak operator umrah pasti sudah mengeluarkan pelbagai komponen biaya untuk menyiapkan kebutuhan para jamaah untuk menjalani ibadah umrah.
Ia pun tak yakin otoritas Arab Saudi mau mengembalikan pelbagai komponen biaya yang sudah dibayarkan tersebut.
"Kan enggak mungkin, apakah Saudi akan mau me-refund hotel yang sudah dibayar? Penerbangan juga gitu. Apakah vendor lain juga gitu? Ini masih ke mana ujungnya?" kata dia.
[Gambas:Video CNN]
Baluki sendiri mengaku belum mendapatkan informasi yang rinci terkait penghentian sementara visa umrah dari Kemenag. Hari ini, ia akan menggelar rapat koordinasi untuk membahas upaya yang bisa dilakukan selanjutnya.
"Kami hari ini di Himpuh akan rapat terbatas prosedural langkah-langkahnya harus apa," tuturnya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK